Parlemen Timor Leste Didemo Gen Z, Polisi Tembak Gas Air Mata Bubarkan Massa, Ini Persoalannya

Parlemen Timor Leste di Demo Gen Z, Polisi Tembak Gas Air Mata Bubarkan Massa, Ini Persoalannya

SERAMBINEWS.COM, DILI - Ribuan anak muda di Timor Leste turun ke jalan memprotes keputusan parlemen yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. 

Aksi yang berlangsung di depan Parlemen Nasional, Dili, Senin (15/9/2025) itu berujung ricuh setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Lebih dari 1.000 orang, mayoritas Gen Z mahasiswa, menolak rencana pengadaan mobil dinas baru bagi 65 anggota parlemen. 

Rencana ini disetujui tahun lalu dengan anggaran pembelian unit Toyota Prado, memicu kemarahan publik karena kondisi ekonomi negara masih penuh tantangan.

Di mana 40 persen penduduk Timor Lester masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado demi kemajuan diri," kata Leonito Carvalho, seorang mahasiswa dari universitas swasta Universidade da Paz yang berbasis di Dili. 

"Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini,” sambungnya lagi, dilansir dari ABC News Autralia, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Cadas! Demo Fenomenal di Nepal Ternyata Dipicu Pidato Seorang Siswa SMA

Awalnya aksi berlangsung damai, namun situasi memanas ketika sejumlah demonstran melempar batu ke arah gedung parlemen hingga merusak beberapa mobil. 

Polisi langsung merespons dengan menembakkan gas air mata. 

Sedikitnya empat orang demonstran terluka dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, menurut laporan AFP.

Pejabat polisi nasional Justino Menezes mengatakan pihaknya akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai pertanggungjawaban terkait kerusakan.

Di sisi lain, sejumlah partai politik yang sebelumnya mendukung anggaran 2025 untuk pembelian mobil tersebut, kini ikut menolak kebijakan itu. 

Dalam pernyataan bersama, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, serta Memperkaya Persatuan Nasional Putra Timor menyebut pembelian mobil dinas “tidak mencerminkan kepentingan publik”.

Timor-Leste masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi, dengan lebih dari 40 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia. 

Negara yang merdeka dari Indonesia pada 2002 ini juga masih bergantung pada sektor minyak dengan diversifikasi ekonomi yang terbatas.

Kemiskinan Timor Leste dan Jejak Sejarah Panjangnya

Timor Leste kerap disebut sebagai salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. 

Di balik potret indah pesisir dan semangat generasi mudanya, negeri kecil ini masih berjuang melawan kemiskinan yang menjerat hampir setengah dari total penduduknya. 

Bank Dunia mencatat lebih dari 40 persen masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pengangguran, gizi buruk, dan keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi masalah utama.

Ketergantungan besar pada minyak dan gas bumi membuat perekonomian Timor Leste rapuh. 

Lebih dari 90 persen pendapatan negara bersumber dari migas, sementara upaya diversifikasi ke sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil berjalan lambat. 

Akibatnya, generasi muda menghadapi keterbatasan lapangan kerja, sementara masyarakat pedesaan masih hidup dengan akses minim terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

Namun kondisi ini tak lahir begitu saja. Akar kemiskinan Timor Leste panjang, tertanam sejak masa kolonial Portugis yang berlangsung lebih dari 400 tahun. 

Selama masa itu, hampir tak ada investasi berarti dalam pembangunan. 

Rakyat dibiarkan dengan pendidikan rendah dan infrastruktur yang nyaris tak berkembang.

Ketika Portugis hengkang pada 1975, Timor Leste sempat memproklamasikan kemerdekaan, tetapi hanya berselang beberapa hari kemudian, Indonesia masuk dan menduduki wilayah tersebut. 

Selama 24 tahun pendudukan, konflik bersenjata dan kekerasan merenggut ratusan ribu nyawa.

Infrastruktur rusak, sementara pembangunan yang berlangsung tidak pernah seimbang dengan penderitaan rakyat.

Titik balik terjadi pada 1999 ketika rakyat Timor Leste memilih merdeka melalui referendum yang difasilitasi PBB. 

Namun kemerdekaan harus dibayar mahal. Pasca jajak pendapat, gelombang kekerasan melanda, meninggalkan puing-puing dan trauma mendalam. 

PBB kemudian mengelola pemerintahan transisi hingga akhirnya pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi berdiri sebagai negara berdaulat.

Sejak saat itu, Timor Leste mencoba bangkit. Pendapatan minyak menjadi modal membangun institusi negara dan membiayai kebutuhan dasar rakyat. 

Tetapi ketergantungan pada satu sektor, lemahnya kapasitas birokrasi, hingga korupsi, membuat pembangunan berjalan tersendat.

Kini, lebih dari dua dekade setelah merdeka, Timor Leste masih berjuang untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. 

Harapan ada di pundak generasi mudanya, yang semakin vokal menuntut perubahan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

Perjalanan negara ini menjadi cermin betapa panjang dan beratnya jalan keluar dari sejarah kelam menuju masa depan yang lebih sejahtera.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM