18 Gubernur Tolak Pemangkasan Dana TKD, Ini Balasan Menkeu Purbaya: Anda Bikin Kesan Baik Dulu

Saat itu, Purbaya berjanji akan menambah lagi anggaran TKD dalam APBN 2026. Namun, peluang itu baru bisa terealisasi jika pemda mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang selama ini dinilai masih bermasalah.

"Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Jadi kalau mereka bisa melanjutkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat," ujarnya. 

Selain itu, Purbaya juga akan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi ke depannya dan realisasi penerimaan negara dari pajak. 

"Kalau dalam kuartal pertama dan kedua tahun depan yang ekonominya bagus membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah," kata Purbaya.

Baca juga: Gubernur Se-Indonesia Minta Tak Potong Anggaran TKD 2026, Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Dipangkas

Sementara itu, sejumlah gubernur mengeluhkan potongan TKD oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pemangkasan anggaran TKD Pemprov Sumut sebesar Rp 1,1 triliun untuk tahun 2026 mendatang.

Bobby, yang bersama belasan gubernur lainnya mendatangi Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak terhadap kabupaten kecil di Sumut.

"Tadi kita memberi informasi ya dampak dari pemotongan ini ke daerah-daerah. Kalau di provinsi tidak terlalu berimbas, tapi daerah terkecil itu yang saya kasihan," kata Bobby saat diwawancarai di Kabupaten Deliserdang, Selasa (7/10/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menilai pemotongan tersebut akan berimbas pada program pemerintah hingga gaji ASN daerah.

"Daerah harus memberikan gaji ASN, (pengurangan TKD) itu jadi masalah besar kita semuanya," ungkapnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Aceh sendiri dipangkas sekitar 25 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara daerah lain kena pemangkasan 30-35 persen.

"Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya," terangnya.

Muhazir juga meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

Baca juga: Penerimaan CPNS 2024 Akan Dibuka 3 Gelombang, Ini Syarat, Batas Usia, Formasi dan Contoh Soal TKD

"Masalah infrastruktur, di semua provinsi, kabupaten/kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing," ujarnya.

Senada, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD tersebut.