Dampak Pemotongan TKD Aceh: Pembayaran Gaji ASN dan PPPK Terancam hingga Pembangunan Tertunda

Menurutnya, total dana pusat yang dialirkan ke daerah tetap besar, mencapai Rp1.300 triliun, meski sebagian dialokasikan melalui belanja kementerian.  

Namun, ia mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat daerah.

Purbaya juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun untuk memastikan serapan anggaran maksimal dan tidak terjadi penyimpangan.

“Saya akan monitor sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya. Kalau banyak yang susah juga, ya sudah nggak aku tambah. Tapi kalau memang bagus dan tepat waktu tanpa temuan, patut dipertimbangkan,” ujarnya.

 Apakah Kebijakan Ini Mengarah ke Sentralisasi?

Menkeu menanggapi pandangan bahwa kebijakan TKD bisa mengarah pada sentralisasi fiskal.

 Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat bersifat evaluatif dan berbasis kinerja.

Menurutnya, daerah perlu membangun citra positif melalui efisiensi dan transparansi agar bisa meyakinkan pemerintah pusat untuk mempertahankan bahkan menambah alokasi anggaran.

 “Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi,” kata Purbaya.

Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap berdialog dan memberikan data kinerja keuangan secara terbuka.

Namun, ia menolak pemotongan TKD sebagai solusi. “Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya.

Baca juga: Nyaris Sentuh Rp 7 Juta per Mayam, Harga Emas di Banda Aceh 8 Oktober 2025

Baca juga: Australia Ketahuan Suplai Suku Cadang F-35 ke Israel, Buru-buru Hapus Bukti hingga Ungkap Alasan

Baca juga: Bupati Aceh Singkil Terobos Hutan Rawa untuk Perjuangkan Kompensasi Karbo