Menkeu Purbaya Tidak Gentar Hadapi Luhut dan Bahlil, Ternyata Ini Alasannya

Ia menegaskan bahwa utang tersebut adalah tanggung jawab konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), bukan APBN.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya," tegasnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, mendukung pernyataan Purbaya dengan menyebut bahwa utang KCJB adalah skema business to business, bukan utang pemerintah.

Baca juga: Bank BTN Buka Lowongan Kerja Posisi Treasury Market Research, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Adu Data dengan Menteri Bahlil

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya memaparkan data subsidi LPG 3 kg, Pertalite, dan Solar secara rinci.

Ia menyebut bahwa subsidi LPG mencapai 70 persen dari harga keekonomian.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Purbaya salah baca data.

Purbaya merespons dengan menyatakan bahwa perbedaan angka bisa terjadi karena metode perhitungan yang berbeda, dan ia siap meninjau ulang data tersebut.

Polemik Anggaran MBG

Purbaya juga bersitegang dengan Luhut terkait anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyatakan akan memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Luhut meminta agar anggaran tidak ditarik karena penyerapan dinilai sudah membaik.

Purbaya berencana mengalihkan anggaran yang tidak terserap ke bantuan pangan berupa beras 10 kilogram.

Mendadak Jadi Media Darling

Gaya komunikasi Purbaya yang lugas dan penuh data membuatnya mendadak menjadi media darling.

Pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa Purbaya berhasil menghipnotis publik dengan narasi ekonomi yang ringan dan mudah dipahami.

"Memang Purbaya ini sebuah fenomena baru jelang 1 tahun Pak Prabowo yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa positif di masyarakat," ujar Hendri.

Meski demikian, Hendri mengingatkan bahwa dampak nyata dari kebijakan Purbaya terhadap ekonomi Indonesia masih perlu waktu untuk dinilai.