20 Tahun Damai Aceh, USK dan GeRAK Dorong Pemilu Bersih dan Bermartabat

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dua dekade setelah berakhirnya konflik bersenjata, semangat perdamaian Aceh kembali menjadi bahan refleksi bersama. 

Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar Seminar Nasional bertajuk 'Refleksi 20 Tahun Damai Aceh: Menuju Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat' di Aula Fakultas MIPA USK, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini menjadi ruang intelektual bagi berbagai pihak untuk meninjau perjalanan dua puluh tahun perdamaian Aceh, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak mendatang agar berlangsung secara damai, jujur, dan bermartabat.

Seminar ini menghadirkan tokoh-tokoh penting di bidang politik, hukum, dan demokrasi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc, Peneliti Senior Prof Dr Firman Noor MA dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Juga ada Dr Idham Holik SE MSi selaku Komisioner KPU RI, Pakar Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini SH MH dari Universitas Indonesia, Rizkika Lhena Darwin MA dari UIN Ar-Raniry, serta Agus Syahputra SSosI MH selaku Ketua Bawaslu Aceh.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP USK Prof Dr Mahdi Syahbandir SH MHum menegaskan bahwa seminar ini merupakan bentuk nyata komitmen akademisi dalam memperkuat peran intelektual untuk menjaga perdamaian dan memperdalam nilai-nilai demokrasi. 

Ia mengatakan, FISIP USK berkomitmen menjadi ruang publik yang bebas dan bermartabat, tempat gagasan tentang perdamaian, keadilan, dan demokrasi dapat dipertukarkan secara ilmiah.

“Dua puluh tahun perdamaian Aceh bukanlah perjalanan yang mudah, dan Pemilu menjadi barometer apakah semangat rekonsiliasi benar-benar hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pusat Setujui Anggaran Terowongan Geurutee, Ketua DPR Aceh: Bukti Kuat Daya Tawar Gubernur Mualem

Baca juga: PEMA Ajak Calon Investor Malaysia Tinjau Potensi Investasi Strategis di Aceh

Paparan Yusril Ihza Mahendra

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dalam paparannya menekankan pentingnya penguatan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. 

Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. 

“Tantangan hukum saat ini tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga dengan kapasitas lembaga dan kualitas sumber daya manusia penegak hukum,"

"Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi hal krusial untuk membangun tata kelola hukum yang berintegritas,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum yang responsif terhadap perubahan global agar generasi muda tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara etis dan kritis.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Marwan IPU, dalam sambutannya menegaskan bahwa momentum 20 tahun damai Aceh harus dijadikan refleksi untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Ia menilai, Pemilu serentak mendatang akan menjadi ujian penting bagi masyarakat Aceh.