Gubernur Riau Abdul Wahid Sempat Kabur Ditangkap KPK, Rp 1,6 Miliar Disita, Singgung Jatah Preman

SERAMBINEWS.COM - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau memunculkan fakta baru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Gubernur Riau Abdul Wahid ternyata sempat lolos dari sergapan penyidik KPK pada Senin (3/11/2025).  

Abdul Wahid berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap.

Tim penyidik pun melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan Abdul Wahid di sebuah kafe di Riau.

Tak hanya Gubernur Riau, tim penyidik KPK juga mengamankan Tata Maulana (TM), orang kepercayaan Abdul Wahid dalam kesempatan tersebut.

"Terhadap saudara AW yang merupakan Kepala Daerah atau Gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran. Yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Termasuk terhadap saudara TM," lanjut dia.

 
Budi mengatakan, sebanyak tujuh orang lainnya yang terjaring OTT KPK diamankan di Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau.

"Ada pun pihak-pihak yang diamankan tersebut terhadap Kadis PUPR, kemudian Sekdis PUPR, dan juga 5 Kepala UPT, (penangkapan) dilakukan di Kantor Dinas PUPR," ungkap Budi.

Berikut nama-nama yang terjaring OTT:

1. Gubernur Riau: Abdul Wahid
2.  Kepala Dinas PUPR Riau: Arief Setiawan
3.  Sekretaris Dinas PUPR Riau: Ferry Yunanda
4.  Lima Kepala UPT Dinas PUPR Riau: Di antaranya Khairil Anwar
5. Orang kepercayaan Abdul Wahid: Tata Maulana
6.  Tenaga Ahli Gubernur Riau: Dani M Nursalam

7. Baca juga: Sosok Tata Maulana, Orang Kepercayaan Gubernur Riau Bungkam saat Tiba di KPK

Budi mengatakan, OTT terkait dugaan korupsi dengan modus pemerasan dalam penganggaran proyek-proyek di Dinas PUPR Riau.

Budi menyebut bahwa modus pemerasan tersebut melibatkan permintaan “jatah preman” dari anggaran proyek.

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujar Budi.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai bentuk mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.

Budi Prasetyo mengatakan jika seluruh uang sitaan tersebut dirupiahkan, nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dollar, dan poundsterling," kata Budi.

"Jika dirupiahkan lebih dari 1 miliar," imbuh dia.

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Budi mengonfirmasi bahwa delapan dari sepuluh orang yang diamankan dalam OTT pada Senin (3/11/2025) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Kloter pagi delapan orang. Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Budi.

Delapan orang tersebut termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau, dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

Sementara itu, satu orang lainnya yang turut diamankan masih dalam perjalanan. 

"Sementara satu orang lainnya, swasta, orang kepercayaan Saudara AW (Gubernur), masih dalam perjalanan dari bandara Soekarno-Hatta ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi.

KPK Singgung Jatah Preman dan Sita Rp 1,6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling senilai Rp 1,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid.

"Mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan juga poundsterling yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Abdul Wahid, kata Budi, diduga terlibat dalam kasus pemerasan dengan modus jatah preman kepada para kepala daerah.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah itu modus-modusnya," ujar Budi.

Jajaran lembaga antirasuah itu sendiri telah menggelar gelar perkara atau ekspose untuk menentukan tersangka terkait OTT tersebut.

Rencananya, KPK akan mengumumkan tersangka dan konstruksi perkara pada Rabu (5/11/2025).

"Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers," ujar Budi.

 PKB Belum Ambil Sikap

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar buka suara soal Gubernur Riau yang juga kader partainya, Abdul Wahid yang terkena OTT oleh KPK.

 Untuk saat ini, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan bahwa PKB saat ini masih menunggu pernyataan dari KPK.

 "Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja," ujar Cak Imin saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Ia juga belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan Abdul Wahid yang terjaring OTT lembaga antirasuah itu.

 "Ya tentu kita lihat dulu. Belum ada instruksi apapun," kata Cak Imin.

Sebagai informasi, KPK menangkap 10 orang dalam operasi senyap di Riau pada Senin (4/11/2025).

Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap sejumlah pejabat di pemerintah provinsi Riau seperti:

- Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan;

-Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda;

-Tata Maulana yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid.

-Kemudian satu orang lain atas nama Dani M. Nursalam yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri pada Selasa (4/11/2025) petang.

Baca juga: BLT Kesra 2025 Rp900 Ribu Cair Lagi, Simak Cara Cek Nama Penerima dan Syaratnya

Baca juga: Harga Emas Dunia Rebound dari Level Terendah, Investor Berburu Emas Jelang Rilis Data Pekerjaan AS

Baca juga: Fenomena Dana Mengendap di Banyak Daerah, Purbaya Tegas: Habisin Duit Itu, Tapi dengan Benar