Trump Akhiri Penutupan Pemerintah Terpanjang dalam Sejarah AS, 670 Ribu Pegawai Kembali Bekerja

Trump Akhiri Penutupan Pemerintah Terpanjang dalam Sejarah AS, 670 Ribu Pegawai Kembali Bekerja

SERAMBINEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran pemerintah federal, Rabu (12/11/2025) malam waktu setempat.

Langkah ini resmi mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS, yang telah berlangsung selama 43 hari dan berdampak besar terhadap layanan publik, pekerja, serta perekonomian nasional.

Dengan penandatanganan tersebut, operasional pemerintah federal kembali berjalan normal kurang dari dua jam setelah RUU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.

Baca juga: Harga Emas Meledak! Sentuh Level Tertinggi Setelah Trump Akhiri Penutupan Pemerintah AS

RUU ini memperpanjang pendanaan federal hingga 30 Januari 2026 dan disetujui dengan suara 222 berbanding 209 di DPR yang dikuasai Partai Republik, setelah sebelumnya juga mendapat lampu hijau dari Senat.

“Dengan tanda tangan saya, pemerintah federal sekarang akan melanjutkan operasi normal,” ujar Trump, seraya berjanji untuk berupaya menekan biaya hidup warga Amerika.

Selama penutupan, sekitar 670.000 pegawai negeri sipil dirumahkan, sementara jumlah yang sama tetap bekerja tanpa menerima gaji. Mereka kini akan menerima gaji tertunggak setelah RUU ini disahkan.

Penutupan yang dimulai pada 1 Oktober 2025 telah menghentikan hampir seluruh layanan pemerintah non-esensial, termasuk distribusi bantuan pangan, penerbitan data ekonomi, dan beberapa operasi bandara.

Baca juga: Trump Bakal Bangun Pangkalan Militer di Damaskus, Hubungan AS dan Suriah Kian Mesra

Akibatnya, industri penerbangan AS sempat terganggu, sementara jutaan keluarga berpenghasilan rendah kehilangan akses bantuan sosial.

Meskipun penutupan telah berakhir, belum semua masalah terselesaikan.

 Salah satu isu terbesar yang memicu kebuntuan adalah subsidi asuransi kesehatan untuk 24 juta warga AS di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/Obamacare).

Pemerintahan Trump sebelumnya menyatakan tidak akan memperbarui subsidi tersebut saat berakhir akhir tahun ini.

Pemungutan suara mengenai subsidi ini dijadwalkan berlangsung di Senat pada Desember 2025, yang berpotensi memunculkan ketegangan politik baru antara Partai Republik dan Demokrat.

Baca juga: Calon Didukung Trump Kalah, Zohran Mamdani: New York Tetap Jadi Kota Para Imigran

Kedua partai saling menyalahkan atas penutupan tersebut.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan sekitar 50 persen warga AS menyalahkan Partai Republik, sementara 47 persen menyalahkan Partai Demokrat.