Sosok Cucun Achmad, Wakil Ketua DPR RI Sebut Program MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Cukup Lulusan SMA

Jabatan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ia jalani hampir selama 10 tahun.

Sebelumnya, Cucun pernah aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama(PCNU) Kabupaten Bandung sebagai Bendahara Umum periode 2004-2009, Pengurus Wilayah ketua LPNU Jawa Barat periode 2005–2010, dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

Perjalanan karier Cucun dari seorang santri lalu menjadi pengusaha, dan selanjutnya menjadi Anggota DPR RI dari PKB pada 2014. 

Awal periode 2014–2019 ia bertugas di Komisi IV DPR RI, lalu pada Mei 2016 ia dipindah ke Komisi V DPR RI yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Desa dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika.

Pada 2019, ia kembali dipindah ke Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Aktivitas lain yakni ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa periode 2015–2020.

Cucun dengan jabatan Direktur PT GSM dan Manager Marketing PT HS ini di PKB juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PKB masa jabatan 2019–2024.

Pada Pileg 2019 Cucun kembali terpilih menjadi wakil rakyat. Di dapil Jabar II PKB meraih 235.799 suara dan mengantar Cucun melanggang ke Senayan menjadi Anggota DPR RI 2019–2024.

Ia bertugas di Komisi III DPR RI yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan. Cucun juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Awal Mula Cucun Sebut MBG Tak Perlu Ahli Gizi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dengan lantang menyebut tidak membuntuhkan ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan bernada arogan tersebut disampaikan Politikus PKB tersebut saat berbicara dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Video yang merekam peristiwa itu sontak viral di media sosial dan menyulut kemarahan netizen.

Mulanya, ada seorang peserta yang memberikan solusi terkait kesulitan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari ahli gizi.

Disisi lain, permasalahan ini pun sempat disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana saat rapat bersama dengan Komisi IX DPR pada Rabu (12/11/2025) lalu.

Peserta itu pun lantas meminta jika memang nantinya pengawas di SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, maka ia ingin tidak digunakannya embel-embel orang terpilih tersebut sebagai ahli gizi.