Tahun Bencana: Keniscayaan Revisi APBA dan APBK 2026

Oleh Ahmad Humam Hamid*) 

Siklon Senyar25 telah meninggalkan luka yang dalam bagi Aceh. 

Bukan hanya bangunan yang runtuh dan fasilitas publik yang porak-poranda, tetapi juga sendi-sendi kehidupan masyarakat yang terguncang hingga ke akarnya. 

Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam, banyak anak tak lagi memiliki sekolah yang utuh untuk kembali belajar.

Banyak jalan-jalan yang selama ini menjadi nadi penghubung antara wilayah-wilayah terpencil kini terputus atau hanyut dibawa arus. 

Jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi desa roboh seketika, meninggalkan masyarakat terisolasi tanpa akses pangan atau layanan dasar. 

Apa yang sebelumnya menjadi rutinitas kini berubah menjadi perjuangan harian untuk sekadar bertahan hidup.

Kenyataan ini menuntut arah baru bagi pembangunan Aceh-arah yang tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola lama. 

Kita tidak dapat lagi melihat pembangunan sebagai sekumpulan proyek fisik yang berdiri sendiri, tetapi sebagai keseluruhan sistem yang utuh dan solid.

Seluruh pekerjaan pembangunan harus berlandaskan kesadaran bahwa kita sedang memasuki fase panjang pascabencana yang kompleks, multidimensi, dan menentukan masa depan Aceh dalam jangka panjang. 

Karena itu, Tahun Anggaran 2026 dan beberapa tahun sesudahnya perlu ditetapkan sebagai Tahun Bencana. 

Penetapan ini bukan sekadar slogan atau penanda simbolis, melainkan kerangka berpikir yang harus menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Aceh di semua level pemerintahan.

Dalam pemulihan daerah pascabencana, terdapat tahapan-tahapan baku yang harus dijalankan secara konsisten: masa darurat, pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 

Baca juga: Distribusi Bantuan Untuk Korban Banjir di Aceh Gunakan Drone Akibat Akses Darat Terputus

Seluruh Tahapan Harus Berurutan

Aceh saat ini berada dalam sebuah persimpangan yang menuntut agar seluruh tahap tersebut mengalir, berjalan secara berurutan, saling menguatkan, dan tidak dipangkas hanya demi mengejar target administrasi. 

Ketidakpatuhan pada tahapan ini akan berakibat pada pemulihan yang timpang dan masyarakat yang terus hidup dalam kerentanan.