Senin, 1 Juni 2026

Pojok Humam Hamid

Tahun Bencana: Keniscayaan Revisi APBA dan APBK 2026

Kenyataan ini menuntut arah baru bagi pembangunan Aceh-arah yang tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola lama. 

Tayang:
Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/HANDOVER
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Rekonstruksi bukanlah sekadar membangun ulang apa yang sudah rusak, tetapi membangun dengan cara yang sepenuhnya baru. 

Kita harus meninggalkan praktik pembangunan pra-Senyar yang sering mengabaikan risiko bencana, dan mulai mengadopsi pendekatan berbasis risiko secara menyeluruh. 

Infrastruktur harus dibangun dengan standar tahan bencana; tata ruang harus memperhitungkan kerentanan wilayah; sistem peringatan dini harus berfungsi dan dipelihara; komunitas harus dilatih untuk tanggap; dan desain bangunan harus mengikuti prinsip adaptif terhadap ancaman alam. 

Rekonstruksi yang baik akan menentukan apakah Aceh akan menjadi daerah yang lebih kuat atau justru kembali jatuh dalam kerentanan yang sama ketika bencana berikutnya datang.

Dalam keseluruhan proses ini, kolaborasi  Pemda dengan perguruan tinggi tidak bisa diabaikan. 

Dunia akademik memiliki kapasitas riset, teknologi, pemetaan risiko, dan tenaga ahli multidisiplin yang dapat memberikan dasar ilmiah bagi setiap keputusan. 

Universitas dapat memetakan dampak, merumuskan prioritas, mengembangkan model rekonstruksi, dan mengawal perencanaan agar berbasis data, bukan semata intuisi politik atau kepentingan jangka pendek. 

Tanpa melibatkan perguruan tinggi, arah pembangunan pascabencana akan rentan salah langkah dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, penanganan pascabencana membutuhkan sinergi anggaran yang kuat.

APBA 2026, APBK kabupaten/kota, bantuan pemerintah pusat, serta potensi dukungan donor harus dirangkum dalam satu kerangka pemulihan Aceh. 

Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau bahkan saling bertabrakan. 

Transparansi menjadi syarat mutlak dalam situasi seperti ini. 

Masyarakat harus dapat melihat bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan untuk kebutuhan mereka, bukan untuk hal-hal yang menggeser prioritas penanganan bencana. 

Kepercayaan publik sangat menentukan keberlanjutan pemulihan, dan tanpa transparansi, pekerjaan teknis sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Ujian Menata Masa Depan

Siklon Senyar telah menguji Aceh secara keras. 

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved