Antara Hadir dan Memimpin: Evaluasi Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Krisis

Oleh Fairuziana, M.A. *)

Menjelang berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat bencana di Aceh, sudah semestinya dilakukan evaluasi dalam merespons krisis ini.

Satu persoalan mendasar makin terasa: masalah utama bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan kepemimpinan daerah dalam menjalankan fungsi komando, koordinasi kebencanaan, dan arah strategis kebencanaan.

Perhatian publik banyak tertuju pada belum turunnya status bencana nasional.

Namun pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah kepala daerah sudah mengerahkan seluruh kewenangan dan kapasitasnya secara maksimal.

Dalam situasi darurat, kendali awal seharusnya berada di tangan kepala daerah, pihak yang paling dekat dengan warga terdampak dan memiliki jalur langsung langsung ke pusat kekuasaan. 

Sebagai Gubernur Aceh yang juga dikenal sebagai Panglima pada masanya, Muzakkir Manaf memegang posisi strategis dalam memastikan adanya satu komando dan arah yang jelas di masa krisis.

Kepemimpinan bencana tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran simbolik.

Jika status bencana nasional dinilai perlu, seharusnya pemerintah daerah yang paling vokal, paling siap dengan data, dan paling keras menyampaikan kondisi riil di lapangan.

Jangan sampai kebutuhan itu hanya ribut di media sosial dan televisi nasional, sementara komando formal justru senyap.

Dalam praktiknya, respons tanggap darurat bencana hari ini tampak lebih menonjol sebagai aktivitas seremonial seperti mengantar atau menerima bantuan, dibandingkan kerja- kerja strategis yang seharusnya menjadi inti kepemimpinan bencana.

Kehadiran simbolik memang penting, tetapi krisis tidak cukup diselesaikan dengan simbol semata.

Yang kurang terlihat justru hal-hal krusial: koordinasi lintas kabupaten/kota, pemetaan kebutuhan versus kesiapan daerah berbasis data, komando penyaluran bantuan bersama relawan, serta pelibatan pakar kebencanaan secara sistematis.

Memang tidak semua proses harus ditampilkan di media sosial, namun kondisi di lapangan menunjukkan bantuan belum merata, akses ke wilayah terisolir masih terbatas, dan masyarakat diminta bersabar tanpa kejelasan arah.

Dalam situasi seperti ini, krisis harus dinyatakan dari pusat komando, bukan dari potongan konten atau pernyataan sporadis.

Disayangkan ketika kunjungan Presiden ke Aceh justru hanya memperlihatkan situasi yang tampak “biasa”, tanpa tersampaikannya kondisi krisis berat yang seharusnya diperjuangkan secara politik dan administratif oleh kepala daerah terutama oleh Gubernur Mualem.

Di balik ramainya ingatan publik tentang kesigapan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tsunami 2004, ada satu hal penting yang kerap terlupa: kapasitas kepemimpinan daerah pada masa itu juga bekerja cepat dalam menentukan arah.

Pada 26 Desember 2004, Azwar Abubakar yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, menggantikan Abdullah Puteh, kebetulan berada di Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hari itu juga, Azwar Abubakar langsung dipinjamkan pesawat untuk kembali ke Aceh. Setibanya di Banda Aceh, ia segera memimpin rapat tanggap darurat bencana di Pendopo Gubernur.

Di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memantau langsung dari pusat dan mulai menggerakkan dukungan skala nasional.

Presiden bahkan mengirimkan empat Pangdam ke Aceh untuk mendampingi pemerintah daerah dan mempercepat proses evakuasi serta distribusi bantuan.

Komando dijalankan, koordinasi dibangun, dan arah kepemimpinan jelas sejak hari-hari pertama.

Di hari yang sama, seorang konservasionis yang telah lama bekerja di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh, Mike Griffiths, mencarter sebuah pesawat kecil untuk merekam dampak tsunami sepanjang pesisir barat Aceh, dari Singkil hingga Banda Aceh.

Sebagai seorang yang memahami karakter geografis Aceh, ia menyadari bahwa sumber gempa berada di lepas pantai Aceh, sehingga kerusakan besar kemungkinan terjadi di sepanjang pesisir barat, bukan hanya di Banda Aceh yang saat itu menjadi pusat perhatian internasional.

Rekaman udara tersebut memperlihatkan kehancuran masif dari Meulaboh hingga Banda Aceh.

Pada 27 Desember 2004, rekaman ini dibagikan kepada media internasional dan menjadi salah satu informasi awal yang membuka mata dunia tentang skala kehancuran Aceh paska tsunami.

Pada hari yang sama, Mike Griffiths bersama sosiolog Aceh Ahmad Humam Hamid, menemui Plt Gubernur di Pendopo untuk menunjukkan hasil rekaman video tersebut.

Ketika gubernur menanyakan langkah paling mendesak, mereka menyampaikan bahwa evakuasi penyintas adalah prioritas utama, dan itu membutuhkan dukungan besar berupa helikopter dalam jumlah banyak.

Atas dasar itu, mereka menyusun draf surat permohonan bantuan yang kemudian diteruskan oleh Plt Gubernur kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meneruskan koordinasi awal respons gempa dan tsunami.

Kisah ini bukan untuk membandingkan secara sederhana dua masa yang berbeda, melainkan sebagai pengingat bahwa Aceh pernah memiliki kepemimpinan daerah yang bergerak cepat, terbuka terhadap masukan berbasis keahlian, dan berani melangkah cepat tanpa menunggu prosedur berlapis.

Kondisi ini terasa ironis. Selama lebih dari dua dekade, Aceh telah memiliki pakar, institusi, dan pengalaman kolektif dalam bencana.

Universitas Syiah Kuala, misalnya, telah membentuk satuan tugas respons senyar Aceh yang bekerjasama dengan berbagai pihak yang datang ke Aceh dan melakukan pemutakhiran data harian. 

Sekretariatnya berlokasi di pusat studi bencana Aceh yang berjarak hanya hitungan kilometer dari posko komando utama tanggap darurat bencana yang berlokasi di kantor gubernur Aceh. Namun yang tampak justru birokrasi berjalan sendiri-sendiri.

Dalam situasi hari ini, kerja strategis kepala daerah menjadi kunci.

Mekanisme distribusi bantuan perlu diperjelas, data yang sudah ada harus benar-benar digunakan, koordinasi lintas daerah dan pakar diperkuat, dan komunikasi publik dilakukan secara rutin serta transparan.

Relawan telah bekerja melampaui kapasitasnya, mereka tidak seharusnya menggantikan peran negara.

Hadir saja tidak cukup. Harus ada tujuan, arah, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Selama masa kampanye, dapil dihafal luar kepala dengan tujuan begitu jelas: dipilih. Maka dalam krisis seperti ini, ketika sudah dipilih, tujuan menjangkau seluruh rakyat seharusnya diperjuangkan dengan kesungguhan yang sama, jika tidak lebih, menggunakan seluruh kekuasaan yang sudah dimiliki.

Kepemimpinan dalam masa bencana membutuhkan cara berpikir kebencanaan atau disaster mindset, kepekaan akan masa krisis atau sense of crisis, gerak cepat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat yang menitipkan amanah pada pilihannya, bukan kepada kekuasaan yang memberinya jabatan. 

Satu bulan masa tanggap darurat akan bertepatan dengan 21 tahun bencana nasional 26 Desember 2004.

Periode paling kritis sayangnya sudah terlewat.

Jika kepemimpinan daerah tidak bergerak lebih cepat dengan komando dan koordinasi yang jelas, maka kegagalan kepemimpinan itu sendiri berpotensi berubah menjadi bencana kemanusiaan yang sesungguhnya.

Dalam krisis sebesar ini, rakyat Aceh tidak hanya membutuhkan kehadiran pemimpin, tetapi kepemimpinan itu sendiri yang mampu memberi arah dan harapan yang terukur.

Di sinilah amanah jabatan diuji.

Wallahu a’lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran sebenarnya.

*) Penulis adalah adalah warga Banda Aceh, kandidat doktor psikologi komunitas di Amerika Serikat.