Antara Hadir dan Memimpin: Evaluasi Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Krisis

Oleh Fairuziana, M.A. *)

Menjelang berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat bencana di Aceh, sudah semestinya dilakukan evaluasi dalam merespons krisis ini.

Satu persoalan mendasar makin terasa: masalah utama bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan kepemimpinan daerah dalam menjalankan fungsi komando, koordinasi kebencanaan, dan arah strategis kebencanaan.

Perhatian publik banyak tertuju pada belum turunnya status bencana nasional.

Namun pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah kepala daerah sudah mengerahkan seluruh kewenangan dan kapasitasnya secara maksimal.

Dalam situasi darurat, kendali awal seharusnya berada di tangan kepala daerah, pihak yang paling dekat dengan warga terdampak dan memiliki jalur langsung langsung ke pusat kekuasaan. 

Sebagai Gubernur Aceh yang juga dikenal sebagai Panglima pada masanya, Muzakkir Manaf memegang posisi strategis dalam memastikan adanya satu komando dan arah yang jelas di masa krisis.

Kepemimpinan bencana tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran simbolik.

Jika status bencana nasional dinilai perlu, seharusnya pemerintah daerah yang paling vokal, paling siap dengan data, dan paling keras menyampaikan kondisi riil di lapangan.

Jangan sampai kebutuhan itu hanya ribut di media sosial dan televisi nasional, sementara komando formal justru senyap.

Dalam praktiknya, respons tanggap darurat bencana hari ini tampak lebih menonjol sebagai aktivitas seremonial seperti mengantar atau menerima bantuan, dibandingkan kerja- kerja strategis yang seharusnya menjadi inti kepemimpinan bencana.

Kehadiran simbolik memang penting, tetapi krisis tidak cukup diselesaikan dengan simbol semata.

Yang kurang terlihat justru hal-hal krusial: koordinasi lintas kabupaten/kota, pemetaan kebutuhan versus kesiapan daerah berbasis data, komando penyaluran bantuan bersama relawan, serta pelibatan pakar kebencanaan secara sistematis.

Memang tidak semua proses harus ditampilkan di media sosial, namun kondisi di lapangan menunjukkan bantuan belum merata, akses ke wilayah terisolir masih terbatas, dan masyarakat diminta bersabar tanpa kejelasan arah.

Dalam situasi seperti ini, krisis harus dinyatakan dari pusat komando, bukan dari potongan konten atau pernyataan sporadis.