Mahathir dan Bencana: Utang Ekologi dan Paradigma Baru Bantuan Internasional

Dilihat melalui lensa ini, bantuan internasional seharusnya tidak lagi dibingkai sebagai amal atau kedermawanan sukarela. Bantuan menjadi mekanisme korektif yang menanggapi ketidaksetaraan struktural dalam sistem ekologis global.

Dalam paradigma lama, negara terdampak bencana diposisikan sebagai penerima pasif, sementara donor menempati posisi moral superior.

Bantuan sering dibatasi oleh kekhawatiran kedaulatan, takut campur tangan politik, dan sensitivitas pascakolonial yang belum terselesaikan.

Pendekatan hati-hati Indonesia terhadap bantuan asing, terutama pada bencana berskala besar, harus dipahami dalam konteks sejarah dan politik ini.

Namun dalam dunia yang sangat saling terkait, defensif seperti itu berisiko memperpanjang penderitaan manusia.

Kedaulatan dan Keberanian Moral

Seperti dikemukakan Amartya Sen, melalui pendekatan kapabilitasnya, kualitas etika kebijakan tidak diukur dari niat, tetapi dari dampaknya terhadap kemampuan manusia untuk hidup bermartabat. 

Ketika pembatasan bantuan internasional menunda pemulihan, memperburuk kerentanan perempuan dan anak-anak, atau menghambat tahapan pemulihan awal, hal itu menjadi pertanyaan etis - terlepas dari niat kedaulatan.

Kepemimpinan dalam konteks bencana, oleh karena itu, tidak dapat diukur hanya dari perlindungan kedaulatan. Kepemimpinan juga harus dinilai dari “keberanian moral” - kemauan untuk mengakui keterbatasan, menerima kerja sama, dan memprioritaskan keamanan manusia di atas simbolisme politik.

Krisis kompleks menuntut respons adaptif yang menantang asumsi lama, bukan kepatuhan defensif terhadap rutinitas lama.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Internasional, Negara, dan HAM: Apa Beda Nargis Myanmar dan Senyar25 Aceh?

Dari Aceh ke Dunia: Pola Global Zona Pengorbanan

Intervensi Mahathir penting karena menghindari bahasa intervensi atau hak istimewa. Ia berbicara dalam istilah “rasa syukur dan tanggung jawab moral” -kosakata  yang jarang digunakan dalam diplomasi bencana.

Secara implisit, ia mengusulkan paradigma baru: bantuan sebagai pengakuan atas keterkaitan ekologis dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar kemurahan hati.

Pengalaman Aceh bukanlah unik. Bangladesh telah lama menahan dampak siklon dan banjir yang dipicu oleh sistem cuaca Samudra Hindia dan perubahan iklim, berfungsi sebagai penyangga regional sementara negara tetangga mengalami dampak relatif lebih ringan.

Demikian juga, daerah aliran Sungai Mekong menunjukkan bagaimana sistem ekologis bersama menghasilkan hasil yang tidak merata.

Perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur hulu menyebabkan banjir atau kekeringan parah di beberapa wilayah sekaligus memberikan keuntungan ekonomi di tempat lain.

Kerja sama regional ada, tetapi sebagian besar bersifat teknokratis dan menghindari pengakuan eksplisit terhadap “utang ekologi”.