Mahathir dan Bencana: Utang Ekologi dan Paradigma Baru Bantuan Internasional

Indonesia juga berada pada posisi strategis untuk mengangkat diskursus ini secara regional, khususnya di ASEAN, menggunakan pengalaman Aceh untuk merumuskan kerangka etika tata kelola bencana yang berlandaskan “keadilan ekologis”.

Pada akhirnya, bencana menguji lebih dari sekadar kesiapsiagaan teknis. Ia menguji “kematangan moral” - baik negara maupun komunitas internasional.

Dunia yang terikat oleh interdependensi ekologis menuntut kepemimpinan yang mampu melampaui refleks lama, mengakui kerentanan bersama, dan memandang kerja sama bukan sebagai kelemahan, melainkan tanggung jawab.

Dalam ujian ini, arah masa depan tata kelola bencana nasional dan global sedang ditentukan.

Seruan Mahathir menjadi pengingat: perlindungan ekologis memiliki bobot moral, dan pengakuan terhadap utang tersebut melalui bantuan yang bertanggung jawab bersifat etis sekaligus bijaksana secara geopolitik.

Aceh, Bangladesh, Mekong, dan negara pulau rentan lainnya mencontohkan realitas yang tidak dapat lagi diabaikan. Saat bencana global meningkat, pertanyaannya bukan apakah kita bertindak, tetapi apakah kita bertindak sesuai  dengan “tanggung jawab ekologis bersama”.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.