Mahathir dan Bencana: Utang Ekologi dan Paradigma Baru Bantuan Internasional

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Pada 25 Desember 2025, mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, secara terbuka mendorong pemerintah Malaysia untuk memperkuat dan memperluas dukungan bagi korban banjir di Aceh, menyusul banjir hebat yang disebabkan oleh Siklon Senyar. 

Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial resminya, Mahathir menggambarkan Aceh sebagai "benteng alami” yang menahan sebagian besar kekuatan badai dari Samudra Hindia sebelum mencapai Malaysia. 

Ia juga menyinggung tsunami Samudra 2004 mencatat bahwa Aceh mencatat sekitar 167.000 korban jiwa, sementara Malaysia hanya melaporkan 67 kematian dalam bencana yang sama. 

Perbandingan Mahathir menekankan argumen moral: karena Aceh menanggung risiko lingkungan secara tidak proporsional - secara efektif melindungi negara tetangganya - terdapat “kewajiban ekologis" yang lebih luas untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Bantuan Internasional Non-Negara dan Bencana: Akankah Pemerintah “Ikhlas”?

Bencana dalam Dunia yang Saling Terhubung

Bencana alam tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa lokal yang terisolasi.

Di era yang dibentuk oleh sistem iklim, aliran energi, dan ketergantungan ekologis antar negara, bencana mengungkap - seringkali dengan brutal - sejauh mana dunia saling terkait. 

Ketika satu wilayah menanggung kehancuran, wilayah lain mungkin mendapat manfaat tidak langsung melalui pengurangan paparan.

Dalam konteks ini, pernyataan Mahathir memperoleh makna yang lebih dalam.

Pernyataan tersebut sebaiknya dibaca bukan hanya sebagai komentar politik, melainkan sebagai titik awal percakapan global tentang “utang ekologi” dan dasar etika bantuan bencana internasional.

Baca juga: Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Aceh sebagai "Zona Pengorbanan" Ekologis

Etika bencana kontemporer semakin mengakui bahwa risiko dan dampak bencana tidak didistribusikan secara merata.

Kawasan pesisir, daerah hulu, dan zona penyangga ekologis sering berfungsi sebagai “zona pengorbanan”, menyerap guncangan untuk menstabilkan wilayah yang lebih luas.

Aceh menempati posisi seperti itu. Terletak di garis depan Samudra Hindia, Aceh menahan kekuatan awal badai, sistem cuaca ekstrem, dan gangguan laut sebelum energinya melemah saat bergerak ke timur. Ini bukan sekadar fakta geografis, tetapi bagian dari “arsitektur ekologi regional”.

Dalam etika lingkungan dan ekonomi ekologi, kondisi ini melahirkan konsep “utang ekologi”.

Utang ekologi merujuk pada kewajiban moral dan material yang dimiliki pihak yang menerima manfaat dari suatu sistem ekologis terhadap pihak yang menanggung biayanya.

Utang ini tidak diukur dengan uang, tetapi melalui hilangnya nyawa, degradasi lingkungan, hancurnya mata pencaharian, dan trauma sosial jangka panjang.

Baca juga: Pejabat Negara dan Refleksi “Sense of Humanity” Senyar25: Kepala BNPB dan Mendagri

Bantuan Bukan Amal, tetapi Koreksi Ketimpangan