Dua Dekade Pascatsunami, Siapkah Warga Banda Aceh Menghadapi Ancaman Berikutnya?

ANAS HIDAYATULLAH, Anggota Urban Sustainability and Policy Institute (USPI), melaporkan dari Banda Aceh

Dua dekade telah berlalu sejak tsunami Samudra Hindia 2004 menghantam Banda Aceh dan sekitarnya dengan kekuatan yang menghancurkan.

Kini, gedung-gedung tinggi menjulang, jalan-jalan rapi tertata, dan kehidupan tampak kembali normal. Namun, apakah pembangunan fisik yang mengesankan ini benar-benar menjamin keselamatan warga ketika gelombang tsunami berikutnya datang?

Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak ketika kita menyadari satu fenomena berbahaya yang sedang terjadi: peluruhan memori akan risiko.

Memori memudar, bahaya mengintai

Penelitian terbaru yang saya lakukan di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, mengungkap kenyataan yang mengkhawatirkan. Menggunakan pendekatan Agent-Based Model (ABM)—sebuah metode simulasi komputasional yang mampu memodelkan perilaku masyarakat dalam jangka Panjang—ditemukan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, tingkat kesiapsiagaan masyarakat akan terus menurun secara gradual dalam 20 tahun ke depan.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Data dari 100 responden di Kecamatan Baiturrahman menunjukkan pola yang konsisten: semakin jauh jarak waktu dari peristiwa 2004, semakin berkurang pula kesadaran akan risiko tsunami.

Generasi muda yang tidak mengalami langsung trauma 2004 cenderung memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih rendah. Bahkan, di antara para penyintas, rasa takut yang sempat mengakar perlahan terkikis oleh rutinitas kehidupan sehari-hari.

Salah satu simulasi yang saya jalankan menggambarkan skenario ‘Business As Usual’ (BAU) jika pemerintah dan masyarakat melanjutkan pola yang ada saat ini tanpa perubahan signifikan.

Hasilnya mengejutkan: dalam 20 tahun, tingkat resiliensi komunitas bisa anjlok hingga 30-40 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, erosi memori risiko ini berkorelasi kuat dengan meningkatnya intensi migrasi, terutama di kalangan keluarga muda berpendidikan.

Jebakan ganda

Salah satu temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah apa yang saya sebut sebagai "poverty trap"alias jebakan kemiskinan dalam konteks mitigasi bencana. Ketika pemerintah menjalankan program edukasi kebencanaan tanpa disertai dukungan ekonomi, yang terjadi justru kontraproduktif. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi semakin sadar akan bahaya yang mereka hadapi, tetapi tidak memiliki kapasitas finansial untuk beradaptasi seperti membeli properti di zona aman, membangun rumah tahan gempa, atau bahkan sekadar menyiapkan tas siaga bencana yang memadai.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa intervensi edukasi tunggal justru dapat memicu stres psikologis yang kontraproduktif.

Masyarakat miskin tahu mereka berada dalam bahaya, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Ini seperti memberi tahu seseorang bahwa mereka berdiri di atas jurang, tapi tidak memberikan tali untuk memanjat keluar dari tubir jurang.

Sebaliknya, intervensi ekonomi, misalnya melalui subsidi untuk renovasi rumah tahan gempa atau bantuan modal usaha untuk memperkuat kapasitas ekonomi terbukti efektif meningkatkan kapasitas adaptif. Namun, intervensi ekonomi saja juga tidak cukup jika tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mitigasi risiko bencana.

Infrastruktur evakuasi

Temuan penting lainnya berkaitan dengan peran infrastruktur evakuasi. Simulasi menunjukkan bahwa pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) yang strategis tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung saat bencana, tetapi juga memiliki efek psikologis yang signifikan dalam memperkuat "place attachment" ikatan emosional antara warga dengan tempat tinggalnya.

Ketika TES dibangun dan mudah diakses, masyarakat merasa lebih aman dan cenderung bertahan tinggal di kawasan pesisir. Namun, di sini terdapat paradoks yang perlu dicermati: infrastruktur evakuasi yang baik bisa memberikan rasa aman palsu jika tidak disertai dengan edukasi yang komprehensif tentang cara menggunakannya dan keterbatasannya.

Dalam skenario "Physical Intervention" yang saya simulasikan, penambahan empat TES tambahan di Kecamatan Baiturrahman (sehingga totalnya jadi lima TES yang tersebar strategis) berhasil menekan laju depopulasi hingga 15 % dibanding skenario BAU.

Ini membuktikan bahwa investasi infrastruktur kebencanaan tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas.

Perlunya solusi terpadu

Dari lima skenario yang saya uji BAU, edukasi, ekonomi, fisik, dan gabungan hasilnya sangat jelas: hanya pendekatan terpadu yang mampu menjaga stabilitas resiliensi dalam jangka panjang.

Skenario "Combined Intervention" yang mengintegrasikan edukasi berkala, subsidi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur evakuasi menunjukkan kinerja paling optimal, dengan tingkat resiliensi yang stabil dan bahkan meningkat dalam periode simulasi 20 tahun. Ini memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan: mitigasi bencana tidak bisa didekati secara parsial.

Program edukasi tanpa dukungan ekonomi akan menciptakan kesenjangan. Pembangunan infrastruktur tanpa peningkatan kapasitas masyarakat akan sia-sia dan intervensi ekonomi tanpa kesadaran risiko hanya akan memperkuat kerentanan.

Penelitian ini juga menegaskan urgensi penerapan perencanaan tata ruang berbasis risiko yang lebih ketat. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dengan mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Relokasi paksa tanpa kompensasi yang memadai berpotensi melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru. Sebaliknya, kebijakan penataan ruang perlu dilengkapi dengan skema insentif–disinsentif yang bijak: memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat yang bersedia berpindah ke zona yang lebih aman, sekaligus menerapkan standar bangunan yang ketat bagi mereka yang memilih tetap tinggal di kawasan rawan bencana.

Siklus yang harus diputus

Penelitian ini juga mengidentifikasi pola psikologis berbahaya yang saya sebut siklus "panik dan apati."

Pola ini menggambarkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap isu bencana: ketika ada gempa kecil atau kabar tsunami di negara lain, terjadi lonjakan kepanikan dan aktivitas persiapan.

Namun, ketika tidak ada kejadian dalam beberapa bulan, kesadaran kembali merosot drastis. Siklus ini kontraproduktif karena menciptakan kelelahan psikologis dan menghabiskan sumber daya tanpa membangun kesiapan yang berkelanjutan.

Yang dibutuhkan bukan reaksi sporadis terhadap ancaman, melainkan kewaspadaan yang konsisten dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan pendekatan edukasi yang berbeda. Bukan lagi ceramah yang menakut-nakuti, tetapi integrasi pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum sekolah sejak dini, pelatihan evakuasi yang rutin dan menyenangkan (bukan menakutkan), serta kampanye publik yang menekankan kesiapsiagaan sebagai gaya hidup, bukan beban.

Warisan bagi penerus

Dua dekade pascatsunami, Banda Aceh telah menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Namun, kebangkitan fisik tidak otomatis menjamin keberlanjutan resiliensi. Peluruhan memori terhadap risiko adalah musuh yang tidak terlihat, tetapi sama berbahayanya dengan gelombang tsunami itu sendiri. Kita memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelajaran berharga dari tragedi 2004 tidak hilang ditelan waktu. Ini bukan hanya tentang membangun tembok laut yang lebih tinggi atau gedung evakuasi yang lebih banyak. Ini tentang membangun budaya kesiapsiagaan yang tertanam dalam DNA sosial masyarakat Banda Aceh.

Pertanyaan yang harus kita jawab bukan lagi "apakah kita bisa bangkit dari bencana?" tetapi "apakah kita bisa tetap siap untuk bencana berikutnya?"

Jawabannya ada di tangan kita: pemerintah yang merumuskan kebijakan terpadu, akademisi yang terus meneliti dan mengingatkan, dan masyarakat yang tidak boleh lengah.