19 Tahun Partai Aceh: Apa Beda Berontak, Damai, atau Memerintah?

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Tanggal 19 Februari 2007 seharusnya menjadi tanggal yang dibaca perlahan dan dengan kesadaran penuh oleh setiap warga Aceh yang peduli pada masa depan wilayahnya.

Pada hari itu, pimpinan politik GAM, Malik Mahmud Al Haythar, menyerahkan mandat formal kepada mendiang Tgk. Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk wadah politik bagi mantan kombatan dan masyarakat Aceh. 

Di permukaan, langkah ini tampak sebagai gestur administratif semata-sebuah cara pragmatis untuk masuk ke ranah demokrasi formal dan mengalihkan energi perlawanan bersenjata ke mekanisme politik.

Baca juga: 37 Tahun Serambi Indonesia: Apakah Obituari Itu Sudah Perlu Ditulis?

Tetapi sejarah tidak pernah berbicara melalui tanggal tanpa ironi. Transformasi ini memunculkan fenomena moral dan politik yang menuntut kita menanyakan kembali arti kekuasaan, keadilan, dan martabat setelah konflik.

Untuk memahami perjalanan Partai Aceh lebih dalam, kita dapat meminjam lensa seorang filsuf yang bukan juru, apalagi tokoh politik, tetapi penjaga moral: Albert Camus (1913–1960). Camus, penulis, jurnalis, dan filsuf Prancis, dikenal dengan pemikirannya tentang absurditas, pemberontakan, dan moralitas.

Dalam karya terkenalnya, The Rebel -L’Homme Révolté-,Camus menegaskan bahwa pemberontakan bukan sekadar tindakan politik atau kekerasan; pemberontakan adalah reaksi moral terhadap penghinaan martabat manusia.

Baca juga: MSAKA21: Gender Aceh Abad 15, Ratu Nahrisyah dari Pasai – Bagian XIX

Kata “tidak” seorang pemberontak selalu mengandung “ya” terhadap gagasan bahwa martabat manusia pantas diperjuangkan. Dengan kata lain, perlawanan yang sahih tidak hanya menolak ketidakadilan, tetapi menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi.

Aceh, dengan sejarah panjang marginalisasi, diskriminasi, dan konflik bersenjata, adalah contoh nyata di mana “kata tidak” muncul dalam bentuk perlawanan bersenjata, tetapi juga dalam kegigihan untuk hidup bermartabat.

Ujian Idealisme Partai Aceh?

Transformasi dari GAM ke Partai Aceh pada 19 Februari 2007 adalah momen ketika kata “tidak” itu berusaha diterjemahkan menjadi kata “ya” terhadap politik formal, demokrasi, dan legitimasi baru di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ini bukan sekadar perubahan mekanisme; ini adalah eksperimen moral: apakah mereka yang menolak ketidakadilan akan tetap setia pada idealisme ketika memasuki kekuasaan?

Baca juga: Partai Aceh Turunkan Ratusan Relawan Bersihkan Tempat Ibadah

Camus juga memperingatkan sisi gelap yang lebih kompleks: pemberontakan, begitu masuk ke lingkaran kekuasaan, dapat kehilangan moralitasnya sendiri. Revolusi atau perlawanan yang tidak diawasi oleh kesadaran moral berisiko membusuk dari dalam.

Dunia modern, seperti dicatat pemikirdan analis sejarah politik, adalah arena di mana kekuasaan mengubah niat baik menjadi realitas pragmatis yang sering jauh dari cita pertama.

Pendirian Partai Aceh bukan sekadar transformasi struktural-dari senjata ke suara-tetapi ujian apakah integritas moral dapat bertahan ketika kompromi, anggaran, dan interaksi dengan pemerintah pusat menjadi bagian keseharian.

Dalam dua dekade terakhir, Partai Aceh telah menjadi panggung bagi pergulatan semacam itu. Banyak mantan kombatan dan tokoh lokal duduk di struktur pemerintahan formal.