Menakar Dampak Bencana Hidrometeorologi Aceh

Dr. ILYAS WAHAB GAM, S.E., M.M., Dosen Pascasarjana Almuslim dan Uniki Bireuen, mantan Kadisdik Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Sebuah musibah yang menimpa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 telah menimbulkan kehancuran infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah terdampak.

Musibah ini masih menjadi trauma bagi masyarakat. Tak mudah memulihkan, apalagi melupakannya.

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) telah berupaya memulihkan kondisi yang ada, tetapi kedahsyatan musibah kali ini yang melebihi musibah tsunami tahun 2004 di Aceh, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memulihkan kondisi masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan, aneka bantuan sudah diberikan. Namun, tidaklah mudah dan serta-merta dapat mengeembalikan kondisi ke keadaan normal.

Banyak infrastruktur umum, ekonomi, dan sosial yang terkena imbas sehingga penderitaan dan keputusasaan masih menyelimuti masyarakat tiga bulan pascabencana.

Malah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem telah memprediksi akan bertambahnya masyarakat miskin permanen sampai 10 persen di Aceh, dikarenakan hilangnya fasilitas kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Hampir seluruh sektor kehidupan terkena imbasnya, baik, ekonomi, pendidikan, sarana ibadah, maupun mata pencaharian.

Kalau kita melihat kehancuran yang terjadi bukan hanya yang kasatmata, melainkan ada dampak yang lebih berat yang merupakan efek lain sebagai akibat dari musibah tersebut.

Dampak yang tidak diperhitungkan menjadi musibah langsung yang ikut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 

Jika yang terkena langsung seperti jalan, jembatan, tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah, dan perkantoran dapat dengan mudah diprediksi biaya yang dibutuhkan dan dimasukkan dalam cetak biru (blueprint) atau dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaencana (R3P).

Namun, efek dari peristiwa ini akan sulit diselesaikan jika tidak dinalisis dengan tepat dan dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikannya, bahkan perlu ada tim khusus untuk menanganinya, karena akan melibatkan semua ‘stakeholders’ yang terimbas.

Di sektor pendidikan, dampak yang terkena bukan hanya lembaga pendidikan formal, yang berada di bawah koordinasi empat instansi (Dinas Pendidikan Aceh untuk SMA, SMK dan SLB; dinas pendidikan kabupaten/kota untuk tingkat TK, SD, dan SMP; Kementerian Agama; untuk jenjang MI, MTs, dan MA; Dinas Penidikan Dayah  untuk lembaga dayah dan balai pengajian); dan perguruan tinggi.

Masing-masing lembaga pendidikan tersebut, berbeda persoalan sesuai dengan tupoksinya. Dampak yang secara langsung tidak tampak sebagai akibat bencana, antara

lain, banyak mahasiswa di perguruan tinggi, baik di Aceh, maupun luar Aceh, yang masih kuliah, dan ada pula siswa yang tinggal di sekolah berasrama (boarding), santri yang mondok di dayah, tetapi orang tuanya sudah terkena musibah banjir. Bahkan, ada yang sudah hilang semua aset dan mata pencahariannya, sehingga mengakibatkan  ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya.