S1 hingga S3 Menganggur: Menyoal Arah Kebijakan Pembangunan Aceh

Salah satu penyebab utama tingginya pengangguran adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja.

Minimnya investasi dan terbatasnya sektor industri juga menjadi kendala utama dalam menciptakan lapangan kerja baru (sumber:https://bisnisia.id/aceh-krisis-lapangan-kerja-investasi-masih-sebatas-wacana).

Konsekuensinya adalah banyak lulusan PT yang akhirnya tidak bekerja sesuai dengan bidang yang mereka pelajari, atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan negara dan daerah.

Potensi Belum Dimanfaatkan 

Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja, baik dari sektor sumber daya alam maupun kawasan industri. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu contohnya adalah Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Kawasan ini seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka banyak peluang kerja.

Namun hingga saat ini, investor masih enggan masuk karena minimnya infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, dan fasilitas logistik (sumber: https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1010557/minim-infrastruktur-investor-urung-masuk-kia-ladong-kadin-dorong-dibangunnya-gudang).

Padahal, minat investor sebenarnya sudah mulai tumbuh. Namun karena kesiapan fasilitas yang belum memadai, peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Dr Ismail Rasyid SE adalah salah satu investor nasional yang pernah berniat memajukan KIA Ladong, tapi dengan berbagai alasan akhirnya Ismail dengan PT Trans Continentnya harus angkat kaki (https://aceh.tribunnews.com/2020/05/16/trans-continent-tarik-alat-kerja-dari-kia-ladong).

Melihat kondisi ini, persoalan pengangguran di Aceh tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa. Ini menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Menurut kami sebagai mahasiswa, melihat kondisi ini terasa seperti ada jarak yang cukup jauh antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas yang dihadapi setelah lulus. Banyak lulusan PT yang akhirnya kebingungan menentukan arah, karena tidak adanya jembatan yang jelas menuju dunia kerja.

Selain itu, kebijakan yang ada juga belum sepenuhnya berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Anggaran daerah masih belum optimal dalam mendorong sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan dunia pendidikan juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka peningkatan jumlah lulusan PT setiap tahun hanya akan memperbesar angka pengangguran.

Pengangguran di Aceh bukan hanya soal angka, tetapi soal masa depan generasi muda. Dengan kondisi saat ini dan ancaman lonjakan hingga 13 persen, permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menanti Kebijakan Pemda

Pemerintah Daerah (Pemda) perlu segera mengambil langkah nyata, mulai dari membuka ruang investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga mengembangkan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.