Kebangkitan Nasional dan Masa Depan JKA

Oleh: Prof. Dr. dr. Rajuddin, SpOG(K), Subsp.FER

Secara historis, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada tahun 1908 lahir Boedi Oetomo, sebuah organisasi modern yang menandai perubahan penting dalam arah perjuangan bangsa Indonesia.

Sebelum periode itu, perlawanan terhadap kolonialisme umumnya masih bersifat lokal, terfragmentasi, dan bergerak berdasarkan identitas kedaerahan maupun kesultanan. 

Kehadiran Boedi Oetomo memperkenalkan kesadaran baru bahwa bangsa yang terjajah tidak mungkin bangkit tanpa pendidikan, organisasi, solidaritas sosial, dan cita-cita kolektif yang melampaui batas etnis maupun wilayah.

Karena itulah, 20 Mei kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985, sebagai simbol lahirnya kesadaran kebangsaan modern di Indonesia.

Menariknya, dunia kedokteran memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan fase awal kebangkitan tersebut.

Banyak tokoh perintis Boedi Oetomo lahir dari lingkungan STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), yaitu sekolah pendidikan dokter pribumi pada masa kolonial Belanda. 

Dari ruang-ruang pendidikan kedokteran itulah tumbuh generasi terdidik hingga saat ini.

Generasi terdidik mulai menyadari bahwa penjajahan bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan kemanusiaan, ketertinggalan ilmu pengetahuan, kemiskinan, dan rendahnya derajat kesehatan rakyat.

Karena itu, dokter dan mahasiswa kedokteran pada masa itu, selain dipersiapkan untuk mengobati penyakit, juga secara tidak langsung menjadi bagian dari lahirnya kesadaran intelektual bangsa.

Pada peringatan Seabad Kebangkitan Nasional tahun 2008, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa dokter muda dan mahasiswa STOVIA termasuk pelopor penting dalam kebangkitan nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal sejarah bangsa, profesi dokter tidak hanya berperan sebagai pelayan kesehatan, tetapi juga sebagai penjaga nurani sosial dan penggerak perubahan masyarakat.

Dalam konteks kekinian, kebangkitan nasional bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang kemampuan bangsa menjaga martabat rakyat melalui pelayanan publik yang adil dan manusiawi.

Karena itu, ketika akses kesehatan terganggu dan empati pelayanan mulai memudar, sesungguhnya yang sedang diuji adalah makna terdalam dari kebangkitan nasional itu sendiri.

Politik regulasi menuju kebangkitan Aceh

Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 ini merupakan pengingat bahwa bangsa ini pernah bangkit dari keterpecahan dan ketertinggalan melalui kesadaran kolektif untuk membangun masa depan bersama.

Kebangkitan nasional lahir bukan hanya dari perjuangan politik, tetapi dari kesadaran moral bahwa martabat rakyat harus dijaga.

Tulisan Jawa Pos berjudul “Melayani dalam Sunyi” sangat relevan. Tulisan tersebut menempatkan dokter bukan sekadar pekerja teknis kesehatan, melainkan simbol pengabdian yang tetap bekerja di tengah tekanan sistem, keterbatasan fasilitas, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Di balik pelayanan yang tampak biasa, ada kelelahan, pengorbanan, dan tanggung jawab moral yang sering kali tidak terlihat oleh publik.

Pesan terkuat dari tulisan itu adalah bahwa kebangkitan sejati lahir dari ketulusan untuk tetap melayani di tengah kesulitan.

Kondisi Aceh saat ini berada di persimpangan penting pascapencabutan Pergub JKA. Keputusan Pemerintah Aceh mencabut regulasi tersebut memang menghadirkan kelegaan sementara di tengah keresahan masyarakat terkait akses layanan kesehatan. 

Namun, persoalannya tidak sesederhana soal dicabut atau dipertahankan. Yang jauh lebih penting adalah: apakah pencabutan itu menjadi awal kebangkitan sistem kesehatan Aceh atau justru hanya menjadi jeda sebelum krisis berikutnya muncul kembali.

Di sinilah Hari Kebangkitan Nasional memperoleh makna yang lebih mendalam bagi Aceh karena tantangan pelayanan kesehatan saat ini jauh lebih rumit dibandingkan masa lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan Aceh menghadapi tekanan berat akibat penurunan dana Otonomi Khusus dari 2 persen menjadi 1 persen dari DAU nasional.

Dampaknya terlihat pada terganggunya pembiayaan JKA, tersendatnya klaim rumah sakit, meningkatnya utang pelayanan, hingga keterbatasan obat dan bahan medis. Bahkan, masyarakat mulai kembali membeli obat sendiri di luar rumah sakit.

Namun, persoalannya bukan semata kekurangan anggaran, melainkan rapuhnya tata kelola sistem kesehatan. Ketika pembiayaan tidak stabil, seluruh rantai pelayanan ikut terguncang, seperti rumah sakit tertekan, tenaga kesehatan bekerja dalam kecemasan, dan pasien kehilangan rasa aman.

Karena itu, pencabutan Pergub JKA tidak boleh dipahami hanya sebagai respons politik sesaat, tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan Aceh agar lebih transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Sebab kebangkitan sejati bukan sekadar meredam polemik, melainkan keberanian untuk membenahi akar masalah.

Kebangkitan menuju politik kesehatan berkelanjutan  

Hari Kebangkitan Nasional sering diperingati dengan narasi optimis tentang kemajuan bangsa. Namun, kebangkitan sejati tidak lahir dari pidato, melainkan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan.

Dan kenyataan Aceh hari ini adalah sistem kesehatan yang masih menghadapi tekanan serius: ketergantungan fiskal tinggi, tata kelola pembiayaan yang belum efisien, lemahnya integrasi data, serta mutu layanan yang belum stabil. 

Akibatnya, masyarakat sering menjadi korban persoalan administratif di luar kendali mereka. Karena itu, rakyat Aceh perlu membangun kesadaran baru bahwa JKA bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari hak dasar masyarakat atas kesehatan.

Ketika JKA dipahami sebagai instrumen keadilan sosial, masyarakat akan ikut mengawal kualitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem tersebut.

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem kesehatan daerah adalah kecenderungan menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas politik jangka pendek.

Program kesehatan sering dipopulerkan saat momentum elektoral, tetapi pembenahan sistemiknya tertunda. Padahal pelayanan kesehatan membutuhkan stabilitas kebijakan jangka panjang.

Rumah sakit tidak bisa bekerja hanya dengan semangat. Dokter tidak dapat melayani secara optimal tanpa sistem yang sehat.

Tenaga kesehatan tidak mungkin terus diminta berkorban sementara perlindungan sistem mereka masih lemah. Karena itu, pasca pencabutan Pergub JKA, Aceh memerlukan arah baru.

Pemerintah Aceh, DPRA, BPJS, rumah sakit, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan yang lebih realistis, transparan, dan berkelanjutan.

Yang dibutuhkan bukan sekadar menjaga keberlangsungan program, tetapi memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan stabil tanpa terus berada dalam tekanan krisis.

Karena itu, Aceh memerlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari digitalisasi data layanan, transparansi klaim, penguatan tata kelola, optimalisasi pelayanan primer, pengendalian pemborosan anggaran, hingga integrasi sistem rujukan yang lebih efektif dan rasional.

Tanpa perbaikan mendasar tersebut, persoalan yang sama berisiko terus berulang meskipun regulasinya telah berganti.

Aceh bangkit dengan cara baru

Aceh memiliki sejarah panjang tentang perjuangan, ketahanan, dan solidaritas sosial. Namun, tantangan zaman hari ini berbeda. Kebangkitan modern tidak lagi ditentukan oleh kekuatan fisik atau konflik politik, melainkan oleh kemampuan membangun institusi yang sehat dan dipercaya oleh rakyat.

Kebangkitan Aceh di masa depan harus dimulai dari: pemerintahan yang transparan, pelayanan kesehatan yang manusiawi, pendidikan yang berkualitas, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta keberanian untuk memperbaiki sistem secara jujur.

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya mengingatkan bahwa bangsa besar bukan bangsa yang bebas dari masalah, melainkan bangsa yang berani memperbaiki diri.

Dan bagi Aceh, kebangkitan hari ini mungkin tidak lagi ditandai oleh heroisme besar di medan perjuangan. Kebangkitan itu justru dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana, misalnya seorang pasien miskin yang tetap bisa berobat, dokter yang dapat bekerja dengan tenang, rumah sakit yang tidak kekurangan obat, dan rakyat yang kembali percaya bahwa negara hadir untuk menjaga mereka. (email:rajuddin@usk.ac.id)
 

Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala; Ketua IKA UNDIP Aceh; Sekretaris ICMI Orwil Aceh.