Kupi Beungoh
Sekolah Gratis, Tapi Apakah Benar-Benar Aksesibel?
Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pendidikan benar-benar gratis dan dapat diakses oleh semua anak?
Oleh: Putri Raihan Ramadhani dan Tengku Siti Alfarisa
KEBIJAKAN sekolah gratis sering dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan.
Di Aceh, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk menghapus biaya sekolah, terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pendidikan benar-benar gratis dan dapat diakses oleh semua anak?
Fakta di lapangan Secara resmi, banyak sekolah negeri di Aceh tidak lagi memungut biaya SPP. Hal ini tentu membantu mengurangi beban ekonomi orang tua, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Namun, pada kenyataannya masih ada biaya tidak langsung yang harus ditanggung, seperti seragam, buku tambahan, transportasi, dan biaya kegiatan sekolah. Bagi sebagian keluarga di daerah terpencil, biaya-biaya tersebut tetap menjadi hambatan besar.
Selain itu, kemudahan akses dari segi lokasi juga menjadi tantangan. Di beberapa daerah pedesaan di Aceh, jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh, ditambah dengan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang belum memadai.
Kondisi ini memaksa anak-anak menempuh perjalanan jauh, bahkan terkadang menghadapi risiko, hanya untuk mendapatkan pendidikan. Akibatnya, banyak yang memilih untuk putus sekolah.
Faktor lain yang memengaruhi aksesibilitas adalah kualitas dan pemerataan guru. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dan guru yang lebih berkualitas dibandingkan sekolah di daerah terpencil.
Ketimpangan fasilitas dan distribusi guru ini menjadi salah satu masalah utama. Hal tersebut menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata, meskipun secara administrasi sekolah sudah “gratis”.
Selain itu, kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting. Di beberapa daerah, masih ada anggapan bahwa pendidikan bukan prioritas utama, terutama bagi anak perempuan.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga budaya dan pola pikir masyarakat.
Oleh karena itu, meskipun program sekolah gratis di Aceh merupakan langkah yang positif, akses pendidikan yang benar-benar merata masih menghadapi banyak tantangan.
Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penghapusan biaya sekolah, tetapi juga meningkatkan infrastruktur, kualitas guru, serta memberikan dukungan tambahan bagi keluarga kurang mampu.
Pendidikan gratis seharusnya tidak hanya berarti “tanpa biaya”, tetapi juga mudah diakses dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan berkembang secara inklusif. (*)
*) Penulis adalah Mahasiswi prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Syiah Kuala
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI
| TMMD Ke-128 Kodim Abdya, TNI Hadirkan Merah Putih di Gunong Cut |
|
|---|
| Sekali AI Datang Kampus Pun Berubah |
|
|---|
| Fenomena Remaja Nongkrong Hingga Larut Malam dan Pengaruhnya terhadap Citra Aceh |
|
|---|
| Rakyat tidak Pakai Dolar, Tapi Tetap Merasakan Getarnya |
|
|---|
| Aceh di Persimpangan: Ketika Mimpi Besar Tersandera Lemahnya Tata Kelola dan Krisis Prioritas Publik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Mahasiswi-prodi-Pendidikan-Bahasa-Inggris-Universitas-Syiah-Kuala.jpg)