Dari Ancaman Gulung Tikar ke Risiko Gulung Permadani  

Oleh: M. Shabri Abd. Majid

Pada 10 Juni 2026, kelas menengah Indonesia seperti menerima tagihan baru dari tekanan ekonomi yang kian menebal. Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, melonjak sekitar 32 persen dalam sekali hentakan.

Kenaikan ini datang ketika rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS, BI Rate naik ke 5,50 persen, inflasi diperkirakan bergerak menuju 4 persen, harga minyak menekan APBN, transfer ke daerah dipangkas, dan ruang fiskal semakin sempit. Bagi rakyat dan pelaku usaha, semua itu bukan sekadar angka makro.

Ia hadir sebagai ongkos hidup yang naik, cicilan yang berat, biaya produksi yang mahal, margin yang menipis, dan rasa aman yang merosot.

“Gulung tikar” adalah tanda ketika usaha sudah sampai di ujung jalan: bangkrut atau tutup. Tetapi tekanan hari ini tidak lagi berhenti di tikar kecil ekonomi rakyat. Ia merambat ke lapisan yang lebih besar, lebih mahal, dan selama ini tampak lebih mapan: masyarakat menengah, usaha menengah, industri menengah ke atas, dan sektor formal.

Di titik inilah risiko “gulung permadani” muncul ketika pelaku ekonomi yang semula berdiri di lantai lebih tebal mulai menggulung rencana mereka sendiri: ekspansi ditahan, produksi dipangkas, rekrutmen ditunda, pekerja dilepas, investasi disimpan, dan pijakan perlahan hilang.

Jika tikar rakyat mulai terlipat dan permadani kelas menengah ikut digulung, siapa sebenarnya yang sedang diselamatkan oleh kebijakan negara?

Baca juga: Pemerintah Aceh Pastikan Korban Insiden Aceh Hebat 2 & Keluarga Terlayani, Seluruh Biaya Ditanggung

Kelas Menengah Terjepit

Kelas menengah Indonesia bukan kelompok yang selalu kaya; banyak dari mereka hanya tampak aman dari luar. Mereka membayar pajak, mencicil rumah, membeli kendaraan, menyekolahkan anak, membayar transportasi, membeli paket data, berobat, makan di luar, dan menghidupkan sektor jasa.

Karena itu, kelas menengah bukan sekadar kelompok konsumtif, melainkan bantalan ekonomi nasional. Ketika bantalan ini menipis, ekonomi tidak langsung roboh, tetapi perlahan kehilangan denyut.

Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, sekitar 9,48 juta orang sudah keluar dari ruang aman menuju ruang yang lebih rentan.

Masalahnya, kelompok ini adalah tulang punggung konsumsi nasional. Bersama calon kelas menengah, jumlahnya mencakup lebih dari 66 persen penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 81 persen konsumsi rumah tangga. Maka ketika mereka mulai mengerem belanja atau turun kelas, ekonomi tidak hanya kehilangan pembeli; ia kehilangan tenaga penggerak.

Secara pengeluaran, kelas menengah berada pada kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta per kapita per bulan. Angka itu tampak lapang dalam statistik, tetapi banyak keluarga kelas menengah sebenarnya berdiri di atas lantai yang licin: cicilan panjang, biaya pendidikan tinggi, ongkos kesehatan mahal, transportasi naik, dan tabungan yang tidak selalu tebal.

Sekali pendapatan tertahan, kontrak kerja putus, atau harga kebutuhan melonjak, mereka bisa cepat turun kelas menjadi calon kelas menengah, bahkan mendekati kelompok rentan miskin.

Dampaknya langsung merembes ke pasar. Barang murah dipilih, porsi dikecilkan, promo diburu, hiburan dikurangi, dan rencana belanja ditunda. Restoran, ritel, pariwisata, fesyen, transportasi, perawatan, dan jasa ikut kehilangan pelanggan.

Ekonomi kadang tidak jatuh dengan suara ledakan. Ia melemah lewat keranjang belanja yang makin ringan, cicilan yang makin berat, pasar yang makin sepi, dan toko kecil yang tutup lebih cepat.

Baca juga: Selat Hormuz Bakal Dibuka Usai AS-Iran Damai, DPR Kini Desak Pertamina Evaluasi Harga BBM

Tiga Pukulan: Kurs, Minyak, dan Bunga

Tekanan hari ini datang dari tiga pukulan sekaligus. Pertama, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS, membuat bahan baku impor makin mahal. Kedua, harga energi naik; Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sekitar 32 persen, sehingga biaya mobilitas, distribusi, dan logistik ikut terdorong.

Ketiga, BI Rate naik ke 5,50 persen untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi konsekuensinya cicilan rumah tangga lebih berat, kredit usaha lebih mahal, ekspansi tertunda, dan konsumsi makin ditahan. Pada saat yang sama, inflasi diperkirakan bergerak menuju 4 persen, melewati batas nyaman banyak rumah tangga.

Tekanan itu tidak jatuh merata. Secara omzet tahunan, usaha mikro berada sampai Rp2 miliar, usaha kecil di atas Rp2 miliar sampai Rp15 miliar, dan usaha menengah di atas Rp15 miliar sampai Rp50 miliar.

Usaha mikro dan kecil adalah “tikar” ekonomi rakyat: bertumpu pada arus kas harian, pembeli sekitar, dan modal terbatas. Ketika biaya naik sementara daya beli melemah, mereka bertahan dengan cara paling sunyi: mengecilkan ukuran, menurunkan kualitas, mengurangi pekerja harian, atau menunda belanja bahan baku.

Tiga pukulan itu membuat ekonomi rakyat mulai sempoyongan. Dalam tarung tinju, pukulan bertubi-tubi tidak selalu langsung menjatuhkan lawan, tetapi cukup untuk merusak keseimbangan dan membuka jalan menuju KO.

Usaha kecil berada di posisi itu. Ketika kurs melemah, energi mahal, dan bunga tinggi datang bersamaan, mereka tidak selalu langsung menaikkan harga atau menutup usaha. 

Mereka lebih dulu bertahan lewat shrinkflation: harga tetap, tetapi isi mengecil; kemasan sama, tetapi bobot berkurang; porsi makanan pelan-pelan menyusut.

Timphan, misalnya, masih dijual dengan harga lama, tetapi ukurannya lebih mungil dan isinya lebih tipis. Itulah tanda tikar ekonomi rakyat mulai terlipat. Jika tekanan berlanjut, tikar ini bisa benar-benar tergulung.

Namun tekanan tidak berhenti di tikar kecil. Ia naik ke “permadani”: usaha menengah dan industri menengah ke atas yang tampak lebih mapan, tetapi memikul beban jauh lebih mahal pekerja tetap, gudang, mesin, kontrak pemasok, cicilan bank, dan kewajiban produksi. Mereka belum tentu langsung tutup, tetapi mulai menggulung rencana: ekspansi ditahan, produksi dipangkas, rekrutmen ditunda, pekerja dikurangi, jam kerja dipotong, dan investasi disimpan ke dalam laci. Di titik inilah risiko gulung permadani menjadi nyata.

Jangan Hamparkan Permadani di Lantai Retak

Pemerintah tidak boleh mabuk pada pertumbuhan sekitar lima persen. Pertumbuhan yang tidak menjaga daya beli, pekerjaan, dan ketahanan usaha hanya terlihat kokoh dari atas, tetapi retak di bawah.

PHK adalah alarm paling keras: satu pekerja kehilangan pekerjaan, banyak dapur ikut kehilangan napas; warung sekitar pabrik sepi, kontrakan kosong, ojek kehilangan penumpang, dan pasar lokal kehilangan pembeli.

Alarm itu kini juga terdengar di jalan. Pada Jumat, 12 Juni, BEM turun ke lapangan di beberapa kota. Ini bukan sekadar riuh demonstrasi mahasiswa, melainkan tanda bahwa tekanan ekonomi mulai berubah menjadi tuntutan atas keadilan, prioritas anggaran, dan keberpihakan negara. Ketika kritik tentang pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok, BBM, dan program besar negara muncul bersamaan, pesan publik sebenarnya jelas: negara harus membedakan prioritas dari ambisi.

Program MBG tidak otomatis keliru, tetapi ketika pengeluarannya disebut dapat bergerak sekitar Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun per hari, negara wajib memastikan sasaran, tata kelola, efisiensi, dan efek penggandanya benar-benar bekerja. Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan proyek jumbo lainnya: tidak semua ambisi bisa dibiayai sekaligus, apalagi ketika lantai ekonomi rakyat sedang retak.

Prioritas negara harus kembali ke sumber tekanan nyata: menjaga kelas menengah agar tidak turun kelas; memberi napas kepada usaha mikro dan kecil melalui keringanan energi, relaksasi kredit, dan akses modal kerja murah; serta menjaga industri menengah ke atas melalui kepastian bahan baku, perlindungan dari impor ilegal, restrukturisasi pinjaman selektif, dan kebijakan penahan PHK. Pemerintah juga harus disiplin dan terbuka.

Jika APBN tidak lagi sanggup menanggung subsidi seperti sebelumnya, katakan dengan jujur. Jika harga harus disesuaikan, jelaskan dasar dan kompensasinya. Jika rakyat diminta berhemat, negara harus lebih dulu menunjukkan efisiensi. Negara ini milik rakyat, bukan milik pemerintah.

Indonesia tidak boleh bergerak dari ancaman gulung tikar menuju risiko gulung permadani. Jangan sampai usaha kecil kehabisan napas, kelas menengah turun kelas, dan industri menengah ke atas menggulung rencana, sementara negara menghamparkan permadani proyek besar di atas lantai ekonomi yang retak. Pertumbuhan tidak hidup di laporan; ia hidup di dapur, pabrik, bengkel, warung, pasar, sekolah, dan dompet rakyat.

Penulis adalah Koordinator Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh
Email: mshabri@usk.ac.id