Dari Ancaman Gulung Tikar ke Risiko Gulung Permadani  

Oleh: M. Shabri Abd. Majid

Pada 10 Juni 2026, kelas menengah Indonesia seperti menerima tagihan baru dari tekanan ekonomi yang kian menebal. Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, melonjak sekitar 32 persen dalam sekali hentakan.

Kenaikan ini datang ketika rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS, BI Rate naik ke 5,50 persen, inflasi diperkirakan bergerak menuju 4 persen, harga minyak menekan APBN, transfer ke daerah dipangkas, dan ruang fiskal semakin sempit. Bagi rakyat dan pelaku usaha, semua itu bukan sekadar angka makro.

Ia hadir sebagai ongkos hidup yang naik, cicilan yang berat, biaya produksi yang mahal, margin yang menipis, dan rasa aman yang merosot.

“Gulung tikar” adalah tanda ketika usaha sudah sampai di ujung jalan: bangkrut atau tutup. Tetapi tekanan hari ini tidak lagi berhenti di tikar kecil ekonomi rakyat. Ia merambat ke lapisan yang lebih besar, lebih mahal, dan selama ini tampak lebih mapan: masyarakat menengah, usaha menengah, industri menengah ke atas, dan sektor formal.

Di titik inilah risiko “gulung permadani” muncul ketika pelaku ekonomi yang semula berdiri di lantai lebih tebal mulai menggulung rencana mereka sendiri: ekspansi ditahan, produksi dipangkas, rekrutmen ditunda, pekerja dilepas, investasi disimpan, dan pijakan perlahan hilang.

Jika tikar rakyat mulai terlipat dan permadani kelas menengah ikut digulung, siapa sebenarnya yang sedang diselamatkan oleh kebijakan negara?

Baca juga: Pemerintah Aceh Pastikan Korban Insiden Aceh Hebat 2 & Keluarga Terlayani, Seluruh Biaya Ditanggung

Kelas Menengah Terjepit

Kelas menengah Indonesia bukan kelompok yang selalu kaya; banyak dari mereka hanya tampak aman dari luar. Mereka membayar pajak, mencicil rumah, membeli kendaraan, menyekolahkan anak, membayar transportasi, membeli paket data, berobat, makan di luar, dan menghidupkan sektor jasa.

Karena itu, kelas menengah bukan sekadar kelompok konsumtif, melainkan bantalan ekonomi nasional. Ketika bantalan ini menipis, ekonomi tidak langsung roboh, tetapi perlahan kehilangan denyut.

Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, sekitar 9,48 juta orang sudah keluar dari ruang aman menuju ruang yang lebih rentan.

Masalahnya, kelompok ini adalah tulang punggung konsumsi nasional. Bersama calon kelas menengah, jumlahnya mencakup lebih dari 66 persen penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 81 persen konsumsi rumah tangga. Maka ketika mereka mulai mengerem belanja atau turun kelas, ekonomi tidak hanya kehilangan pembeli; ia kehilangan tenaga penggerak.

Secara pengeluaran, kelas menengah berada pada kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta per kapita per bulan. Angka itu tampak lapang dalam statistik, tetapi banyak keluarga kelas menengah sebenarnya berdiri di atas lantai yang licin: cicilan panjang, biaya pendidikan tinggi, ongkos kesehatan mahal, transportasi naik, dan tabungan yang tidak selalu tebal.

Sekali pendapatan tertahan, kontrak kerja putus, atau harga kebutuhan melonjak, mereka bisa cepat turun kelas menjadi calon kelas menengah, bahkan mendekati kelompok rentan miskin.

Dampaknya langsung merembes ke pasar. Barang murah dipilih, porsi dikecilkan, promo diburu, hiburan dikurangi, dan rencana belanja ditunda. Restoran, ritel, pariwisata, fesyen, transportasi, perawatan, dan jasa ikut kehilangan pelanggan.

Ekonomi kadang tidak jatuh dengan suara ledakan. Ia melemah lewat keranjang belanja yang makin ringan, cicilan yang makin berat, pasar yang makin sepi, dan toko kecil yang tutup lebih cepat.

Baca juga: Selat Hormuz Bakal Dibuka Usai AS-Iran Damai, DPR Kini Desak Pertamina Evaluasi Harga BBM

Tiga Pukulan: Kurs, Minyak, dan Bunga