Pelajaran Otsus dari Kantin Sekolah

Mulkan Fadhli, Dosen Teknologi Informasi UIN Ar-Raniry dan Sekjen IA ITB Pengda Aceh

SEBUAH kisah yang sangat “domestik”: saya sedang menikmati fase-fase lucu perkembangan anak: sepatu kiri-kana tertukar, rambut separuh dirapikan, sisanya seperti ilalang. Di ambang pintu, sambil merapikan dasinya yang kebesaran, menatap saya (dengan mimik paling serius yang bisa dibuat manusia berusia MI/SD) dan berujar, “Yah, tambah dua ribu dulu?”, “Untuk apa?” Ia menarik napas panjang, khas orang baru saja memikul beban peradaban, menjawab, “Belum tau sih… tapi kayaknya kurang.”

Sebagai ayah, saya tersenyum, paham: ini bukan soal lapar atau jajan, ini soal psikologi anggaran versi bocah. Uang saku sudah Rp5.000, tapi di kepalanya, dunia jajanan adalah hutan rimba yang memesona: ciki, permen, es-lilin, dan legenda bakso tusuk misterius. Ketidakpastian, membuat “tambah dua ribu dulu” terdengar logis, seperti peredam risiko atas keinginan yang belum dirumuskan.

Tidak ada penolakan, juga tidak buru-buru memberi, Kesepakatan dibangun: coba dulu belanja dengan yang ada. Kalau ternyata kurang untuk kebutuhan yang jelas, ayah tambahkan. Kesepakatannya sederhana seperti hukum Ohm—arus mengikuti tegangan—bagi anak, ini eksperimen hidup: belajar merencanakan sebelum meminta tambahan.
 
Saat menjemput, saya tanya hasil “eksekusi proyek” kantin. Ternyata, Rp5.000 cukup. Ia mendapatkan roti isi dan minum, bahkan ada sisa Rp500.

“Jadi nggak perlu tambah dua ribu?”. Ia senyum malu yang mengandung sari pati akuntabilitas. Dan, sebagai epilog manis, kami pulang sambil mampir beli es krim untuk tiga orang di rumah. “Biaya apa ini namanya, Yah?”. Saya tertawa. “Ini ‘biaya ketenteraman domestik (BKD)’ alias sweetener—kadang perlu, agar semua pulang dengan hati adem.”

Dari sini, mari geser kamera dari rumah ke ruang anggaran. Cerita bocah minta tambahan dua ribu, mirip dengan polemik Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran daerah di Aceh. Uang sudah ada (APBA+Otsus), kebutuhan segunung, tetapi eksekusinya tersendat. Lalu muncul permintaan tambahan ke “orang tua” di pusat: perpanjangan Otsus, bahkan kenaikan. Saat ditanya “untuk apa?”, jawabannya metaforis: pembangunan, kesejahteraan, layanan gratis, dan seterusnya. Mulia, tentu. Namun tanpa daftar belanja yang matang, ujungnya sama: bingung di depan etalase, waktu pun habis.

SILPA—sisa lebih perhitungan anggaran—menjadi bintang pendukung. SILPA sering disalahpahami sebagai bukti hemat, padahal kerap merupakan gejala eksekusi yang lambat: perencanaan lemah, dokumen teknis telat, tender baru jalan menjelang akhir tahun. Ibarat uang jajan yang ketemu di saku seragam saat baju mau dicuci. Bukannya hebat menabung, tapi memang belum tahu mau beli apa—atau tidak siap beli. Sampai bunyi bel akhir tahun anggaran, baru semuanya dikebut. Hasilnya? selesai, ada yang setengahnya, ada yang tinggal jejak tanda tangan.

Paradoks: anggaran ada, hasil belum terasa. Jalan desa tetap berlubang, Puskesmas butuh alat, sekolah menunggu perbaikan. Publik, wajar, mulai skeptis. Seperti orang tua yang mengernyitkan dahi ketika anak minta “dua ribu” padahal uang sebelumnya belum jelas juntrungannya. Di sinilah esensi autokritik: sebelum minta tambahan, bukankah lebih sehat membenahi perencanaan dan eksekusi?

Kesepakatan “belanja dulu dengan yang ada, kalau kurang baru ditambah” ternyata mendidik disiplin. Belajar menyusun prioritas: roti dulu, minum secukupnya, jajanan manis nanti. Ia juga belajar negosiasi dengan dirinya sendiri—tidak semua yang menarik harus dibeli. Hasilnya? Rp5.000 cukup. Tambahan dua ribu batal dikeluarkan. “Kerugian” negara? Nol. “Keuntungan” keluarga? Nyata: ada sisa, ada es krim, ada pelajaran.

Analogi ini menyentuh inti tata kelola anggaran: prioritas, kesiapan, dan akuntabilitas. Bila dokumen siap diawal tahun, tender bisa lebih cepat, progres lebih mulus. Jika indikator dampak dijelaskan—berapa kilometer jalan mulus, persentase stunting turun, waktu tempuh berkurang—maka publik melihat hasil, bukan cuma serapan. Dan jika hasilnya nyata, permintaan tambahan punya legitimasi moral: seperti anak membawa setruk belanja, Rp5.000 sudah optimal, tapi target gizi belum tercapai—barulah tambahan dua ribu terasa masuk akal.

Masalahnya, realitas politik anggaran sering seperti daftar titipan jajanan. Ada “pokok pikiran,” aspirasi, proyek yang lahir dari negosiasi daripada kajian kebutuhan. Saat banyak sweetener politik dimasukkan ke kantong belanja, waktu dan fokus habis untuk membagi kue, bukan menguatkan dapur. Lalu, ketika jam berdentang menuju akhir tahun, kejar tayang. Hasilnya serba tanggung: sebagian jadi, sebagian retak, sebagian tinggal papan proyek. Publik pun bertanya, “Sebenarnya uang itu ke mana saja?”

Mari kembali ke es krim. Dalam rumah tangga, BKD tidak ada di RAPBD keluarga, tapi dibutuhkan untuk menjaga modal sosial: kegembiraan, kedekatan, suasana hati yang baik. Dalam tata kelola publik, sweetener semacam ini juga ada—program-program kecil yang membuat warga merasa diperhatikan: taman bermain, lampu jalan, kegiatan budaya. Namun ia bukan substitusi proyek prioritas; pelengkap. Jika sweetener mendominasi, gula menggeser gizi, negara masuk fase hiperglikemia politik: manis di mulut, lemas di kaki.
“Boleh tambah?” Dalam konteks Otsus, advokasi perpanjangan atau penambahan porsi dana punya argumen sejarah, politik, dan keadilan yang bisa dipahami. Tapi, layaknya orang tua yang bijak, pusat wajar bertanya: “Yang kemarin dipakai apa? Sudah jadi apa? Tunjukkan bukti dampak, bukan hanya serapan?” Bukan karena pelit, melainkan karena ingin memastikan uang jajan menjadi gizi, bukan sekadar gula.

Atas fakta empiris ini penulis merangkum lima kaidah warung—jenaka tapi serius—bisa dibawa dari dapur rumah ke meja anggaran: (1) Siapkan Dokumen di Q1: slide indah bagus, tapi dokumen teknis siap tender lebih sakti. Jika belum siap, akui lebih awal. (2) Serapan ≠ Dampak: ukur yang sampai ke warga—jalan mulus, air mengalir, layanan cepat. (3) Papan Skor Publik: tampilkan progres real-time yang mudah dibaca—hijau, kuning, merah; merah bukan aib, merah yang disembunyikanlah masalah. (4) Pokir Sehat: aspirasi politik harus lolos uji kebutuhan dan kesiapan; kalau hanya lolos uji “siapa nitip,” kembali ke antrean. (5) Tambahan Bersyarat: bila meminta perpanjangan/peningkatan Otsus, sertakan kontrak kinerja—indikator jelas, tenggat, audit terbuka—sebagai latihan otot.

Apakah lima jurus ini akan menghilangkan SILPA besok pagi? Tentu tidak. Tapi memulai tradisi baru: dari budaya “nanti juga bisa” ke budaya “sekarang kita buktikan.” Ia juga membalik narasi: bukan lagi “tolong tambah uangnya,” tetapi “ini hasilnya, karena itu layak ditambah.” Perhatikan urutannya: hasil dulu, baru permintaan.
Pada akhirnya, kisah anak dan uang jajan ini bukan untuk menyindir satu pihak. Ini cermin untuk kita semua, bisa memilih tetap jadi anak yang bingung di depan warung, atau pelan-pelan belajar menyusun daftar belanja yang benar. Memilih menumpuk SILPA sebagai trofi salah kaprah, atau mengubahnya jadi layanan yang terasa. Memilih meminta tambahan tanpa arah, atau membuktikan bahwa arah itu sudah ada dan kita sedang melangkah ke sana.

Dan bila suatu hari pusat bertanya, “Bagaimana kabar uang jajanmu?”, tersenyum—bukan karena pandai berkata-kata, melainkan karena ada jembatan berdiri, kelas terang, Puskesmas sibuk melayani. Buktikan dulu efektivitas lima ribu, barulah bicara dua ribu. Kalau pun akhirnya perlu membeli es krim—sweetener kecil untuk menyejukkan suasana—pastikan ia pelengkap, bukan menu utama. Karena negara, seperti rumah, bertahan bukan oleh manisnya gula, melainkan oleh gizi kerja yang selesai.