PPP Ditinggal Umat Jika Khianati Ideologi Politik Islam

Oleh: Ghazali Abbas Adan*)

Dalam group WA keluarga besar PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang anggota di dalamnya juga para petinggi dan elit PPP, sudah berulang kali saya nyatakan, bahwa PPP bukan partai robot yang bergerak karena tombol yang ditekan orang lagi. 

Tetapi PPP adalah partai Islam warisan ulama dengan ideologi yang  jelas, yaitu ideologi politik Islam sebagaimana termaktub dalam butir-butir Khidmat dan Prinsip Perjuangan PPP, ialah: 

Khidmat, yakni; 

Pertama, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. 
Kedua, menegakkan hak asasi manusia (HAM). 
Ketiga mewujudkan persatuan nasional. 
Keempat, musyawarah. 
Kelima, mewujudkan masyarakat adil makmur.

Prinsip Perjuangan, yakni; 

pertama prinsip ibadah. 
Kedua, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. 
Ketiga prinsip jejujuran, keadilan, dan kebenaran. 
Keempat, prinsip musyawarah. 
Kelima, prinsip kesamaan, kebersamaan, dan persatuan. 
Keenam, prisip istiqamah.

Butir-butir Khidmat dan Prinsip Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disusun dan dijalankan dalam bingkai Islam rahmatan lil 'alamin. 

Setiap butirnya berlandaskan dalil-dalil naqli, yakni Al-Qur’an dan Hadis, sebagai sumber utama nilai dan arah perjuangan. 

Para politisi PPP bukanlah sosok yang bekerja secara mekanis atau mengikuti arus kepentingan luar dan dorongan hawa nafsu, melainkan berpegang teguh pada ideologi politik Islam yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam.

Baca juga: Tazkirah Menyongsong Muktamar PPP: Uang Bukan Segalanya, Politik Adalah Amanah

Oleh karena itu, seluruh kader PPP, khususnya para pemimpin dan elite partai, wajib mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kerja-kerja politik mereka. 

PPP sebagai warisan perjuangan para ulama dan rumah besar umat Islam harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi rakyat. 

Kehadirannya di tengah masyarakat harus dirasakan sebagai solusi dan harapan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sebaik-baik umat adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama.

Dengan demikian, PPP layak disebut sebagai partai terbaik apabila kiprah politiknya benar-benar memberi maslahat bagi rakyat luas. 

Inilah cita-cita luhur para ulama pendiri PPP: menjadikan partai ini sebagai kekuatan politik yang berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Era Pengkhianatan Ideologi

"Wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan (menulis) sesuatu yang tidak kamu kerjakan?, (itu) sungguh dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan (tulis) apa yang kamu tidak kerjakan" (QS, As-Shaf, ayat 2-3).

“Dan jikalaulah kebenaran itu menuruti keinginan (hawa nafsu) mereka, pasti binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya" (QS, Al-Mu'minun, ayat 71).

Teramat sering ayat-ayat ini saya utarakan dalam group-group WA keluarga besar PPP, dengan harapan agar butir-butir khidmat dan prinsip perjuangan partai tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kerja-kerja politik. 

Sebab, ideologi politik Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi fondasi PPP menuntut implementasi nyata, bukan sekadar retorika. 

Tanggung jawab utama untuk mewujudkan hal ini tentu berada di tangan para pemimpin, petinggi, dan elite partai. 

Rasulullah Muhammad SAW pun menegaskan, “Aku adalah orang pertama yang melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu.”

Namun, meski peringatan telah disampaikan berulang kali dan berlandaskan dalil-dalil naqli, para pemimpin PPP tetap bersikap keras kepala. 

Mereka menjalankan politik berdasarkan hawa nafsu, bukan ideologi.

Baca juga: Barakallah Muktamar X PPP - Muhasabah: Kembali ke Khittah Sesuai Ideologi Politik Islam

Fenomena ini telah berlangsung lama, dan saya menyebutnya sebagai era politik tanpa ruh ideologi--pengkhianatan terhadap prinsip Islam yang menjadi dasar PPP. 

Akibatnya, bukan hanya berdosa dan dibenci Allah, tetapi PPP juga kian terpuruk, kehilangan kepercayaan umat, dan tenggelam dari panggung politik nasional.

Salah satu prinsip perjuangan PPP menyatakan bahwa politik adalah bagian dari ibadah. 

Artinya, setiap aktivitas politik harus menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, dijalankan dengan ilmu, konsistensi, dan kesetiaan terhadap syariat. 

Lawan dari ibadah adalah maksiat--dan politik yang dijalankan tanpa landasan syariat adalah bentuk maksiat yang nyata.

Pengkhianatan terhadap ideologi PPP semakin tampak dalam kontestasi kepemimpinan partai. 

Di arena muktamar, praktik politik haram seperti sogok-menyogok dan suap-menyuap (rasywah) dilakukan demi meraih jabatan top leader. 

Jabatan itu dianggap sebagai tiket menuju kursi menteri, dan uang yang dikeluarkan untuk rasywah diupayakan kembali dengan berbagai cara, bahkan berlipat ganda. 

Ini adalah manifestasi dari “hubbud dunya wa karahiyyatul maut”--cinta dunia dan mengabaikan akhirat.

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang seharusnya menjadi roh perjuangan PPP pun diabaikan. 

Dalam kerja politik, seharusnya ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, apapun risikonya. 

Namun, dalam era pengkhianatan ideologi, suara PPP justru sunyi. 

Para pemimpin partai membisu di tengah maraknya kemungkaran di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan HAM. 

Tak heran jika para pengamat menyimpulkan bahwa elite PPP hanya memikirkan diri sendiri, tidak amanah, dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

PPP kini keluar dari Senayan, kehilangan marwah, wibawa, dan penghargaan publik. 

Bukan karena umat meninggalkan PPP, tetapi karena PPP telah meninggalkan umat. 

Ironis dan tragis, mengingat partai ini adalah warisan ulama, berlambang Ka'bah Musyarrafah, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim.

Ketidakadilan hukum di negeri ini begitu nyata--penegakan hukum yang tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

Padahal prinsip PPP menegaskan pentingnya menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90 dan QS Al-Maidah ayat 8. 

PPP juga memikul amanah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana perintah Allah dalam QS Hud ayat 61.

Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin mencolok. 

Lihat saja nasib rakyat Pulau Rempang di Kepulauan Riau, atau kasus pagar laut di Banten yang tak kunjung selesai.

PPP seharusnya hadir membela, bukan diam membisu.

Dalam butir khidmat PPP juga tercantum penegakan HAM dalam perspektif Islam. 

Allah telah memuliakan anak Adam (QS Al-Isra’ ayat 70), namun pelanggaran HAM terus terjadi. 

Baca juga: Jelang Muktamar X PPP: Ghazali Abbas Adan Ingatkan Bahaya Politik Transaksional

Kasus KM 50, tragedi Kanjuruhan, hingga insiden akhir Agustus lalu yang menewaskan warga oleh aparat, semua menunjukkan lemahnya sikap PPP dalam membela hak hidup manusia. 

Padahal Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 32 bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

Kasus korupsi pun merajalela. 

Terbaru, dugaan korupsi kuota haji yang sedang diusut KPK. 

Banyak pihak menilai bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut, tetapi juga mantan Presiden Jokowi. 

Mustahil seorang presiden tidak mengetahui pelanggaran pembagian kuota haji yang berubah dari 92/8 menjadi 50/50. 

Ketika Yaqut kabur ke luar negeri untuk menghindari rapat pansus DPR, publik bertanya: mungkinkah ia bertindak tanpa restu dari atasannya?

Sikap membisu para petinggi PPP terhadap berbagai kemungkaran ini, terutama di era kepemimpinan terakhir, sangat memprihatinkan. 

Allaahumma innii qad ballaghtu Allaahumma fasyhad, ya Allah lihatlah saya sudah menyampaikan.

*) PENULIS adalah Abang Jakarta 1979, Politisi PPP, dan mantan Anggota Parlemen, DPR/DPD/MPR-RI.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI