Direktur RSZA: Antara Amanah Publik dan Ujian Integritas  

Oleh: Prof.Dr.dr. Rajuddin, SpOG(K).,Subsp.FER

Rumah Sakit Bukan Arena Politik

Desakan Transparansi Tender Indonesia (TTI) agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak “asal tunjuk” dalam memilih Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin (RSZA) seharusnya tidak dibaca sebagai kritik semata, melainkan sebagai alarm etika bagi kita semua. RSZA bukan sekadar gedung pelayanan kesehatan, melainkan simbol tertinggi sistem rujukan medis di Aceh. 

Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit pendidikan utama tipe A, merupakan RS rujukan terakhir bagi 5 juta penduduk Aceh. Jabatan direktur di lembaga ini bukan hadiah politik, melainkan amanah profesional yang menentukan hidup dan mati tata kelola kesehatan di Provinsi Aceh.

Di balik keheningan lorong rumah sakit, sesungguhnya berdetak urat nadi kepercayaan publik. Sekali saja direksi diisi oleh figur tanpa kompetensi dan integritas, bukan hanya sistem Rumah Sakit yang goyah, tetapi juga wibawa Pemerintah Aceh yang ikut runtuh.

Krisis Integritas Saat Layanan Kesehatan Tergoda Uang

Kecurigaan publik terhadap jual-beli jabatan dan bancakan proyek di lingkungan birokrasi kesehatan bukan tanpa dasar. Besarnya anggaran Rumah Sakit mulai dari pengadaan obat, alat medis, hingga jasa penunjang telah menjadikannya “magnet uang” yang menggoda banyak pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, mekanisme e-katalog dan e-purchasing yang seharusnya menjadi simbol transparansi justru disalahgunakan. Harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara seragam, menunjukkan adanya bid-rigging atau persekongkolan terselubung. Dalam logika pasar sehat, hal ini mustahil terjadi tanpa pengaturan di balik layar.

Fenomena ini berbahaya. Sebab ketika pengadaan medis dikendalikan oleh kepentingan vendor, bukan kebutuhan klinis, maka pasienlah yang akhirnya membayar mahal dalam bentuk layanan yang tidak optimal atau harga yang tidak rasional. Rumah sakit bisa saja tetap berdiri megah, tetapi jiwanya menjadi kering. Sebab integritas adalah fondasi moral dari setiap tindakan penyembuhan.

Baca juga: Efek Tolak Israel, Indonesia Disanksi IOC! Begini Tanggapan Tegas Erick Thohir

Baca juga: Autopsi Ungkap Fenomena Langka Pendaki Meninggal Gancet di Gunung Jawa Barat,Dokter Ungkap Fakta Ini

Good Governance: Jalan Satu-Satunya Menyelamatkan RSZA

Solusi untuk RSZA tidak bisa sekadar “bersih-bersih personalia”. Yang dibutuhkan adalah reformasi tata kelola.
Pemerintah Aceh harus menegakkan prinsip good governance sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan sistem BLUD transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, dan integritas.

Ada tiga langkah kunci yang perlu segera ditempuh:

• Pertama, seleksi direktur secara terbuka dan berbasis kompetensi. Bentuk Panitia Seleksi Independen yang beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas, akademisi, dan profesi medis. Uji kandidat bukan dengan janji, melainkan dengan rekam jejak: apakah ia pernah memimpin perubahan, bebas dari konflik kepentingan, dan paham manajemen kesehatan modern. Setiap calon wajib menandatangani Pakta Integritas dan menjalani uji publik agar rakyat tahu siapa yang akan mengelola Rumah Sakit mereka.
• Kedua, perbaiki sistem pengadaan yang rawan kolusi. RSZA harus mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001), menerapkan blind bidding dan price dispersion check, serta mempublikasikan semua hasil pengadaan besar melalui sistem open contracting. Setiap pejabat dan vendor wajib menandatangani integrity pact. Ketika harga seluruh penawaran hanya selisih 2–3 persen dari HPS, itu sinyal bahaya dan wajib dilakukan tender ulang.
• Ketiga, buka data kepada publik. Sebagai rumah sakit pendidikan, RSZA seharusnya menjadi teladan transparansi. Publikasikan dashboard mutu dan keuangan secara berkala: BOR, ALOS, angka infeksi, efisiensi pengadaan, dan kepuasan pasien. Transparansi bukan ancaman, melainkan “vaksin” melawan kecurigaan.

Kepemimpinan Bukan Soal Siapa Dekat Siapa, Tetapi Siapa Layak

Direktur Rumah Sakit tipe A bukan jabatan seremonial, melainkan posisi strategis yang menuntut kapasitas manajerial, keberanian moral, dan pemahaman klinis. Gubernur sebagai pemilik RSZA memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk memastikan penunjukan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan.

Masyarakat Aceh menunggu keputusan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berani. Berani menolak intervensi, berani berkata tidak pada tekanan politik, dan berani menegakkan meritokrasi di tengah badai kepentingan. Pemimpin yang layak bagi RSZA adalah mereka yang siap menanggung risiko demi menjaga amanah publik, bukan mereka yang mengamankan posisi demi kenyamanan pribadi atau kecanduan jabatan.

Dari RSZA Menuju Reformasi Kesehatan Aceh

Kasus RSZA sejatinya hanyalah puncak dari gunung es persoalan tata kelola kesehatan Aceh mulai dari lemahnya sistem merit dalam penempatan jabatan, tumpang tindih kewenangan antara pemda dan Rumah Sakit BLUD, hingga praktik pengadaan yang rentan ditunggangi kepentingan politik dan ekonomi. Di sinilah peluang lahirnya reformasi besar menjadikan RSZA sebagai laboratorium integritas dan model tata kelola kesehatan Aceh.

Jika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mampu menjadikan proses seleksi direktur RSZA sebagai pilot project transparansi, maka ia sesungguhnya sedang menulis bab baru sejarah Aceh pasca-otonomi khusus. Sebuah sejarah yang bukan ditulis dengan tinta kekuasaan, melainkan dengan keberanian moral untuk mengembalikan marwah pemerintahan Aceh kepada rakyat.

Karena bagi Aceh, kehormatan (izzah) tidak terletak pada seberapa tinggi jabatan, melainkan pada seberapa jujur kita menjaga amanah. Rumah Sakit pendidikan adalah cermin mutu pemerintah. Bila Rumah Sakit tunduk pada tekanan politik, maka pendidikan dokter akan kehilangan etikanya, pelayanan publik kehilangan kemanusiaannya, dan rakyat kehilangan kepercayaannya.