Direktur RSZA: Antara Amanah Publik dan Ujian Integritas  

Karena itu, seleksi direktur RSZA harus menjadi panggung integritas, bukan panggung kompromi. Di sinilah kehormatan Pemerintah Aceh diuji bukan di pidato, tetapi di proses; bukan di podium, tetapi di sistem. Dalam ilmu kedokteran, kita mengenal prinsip etika primum non nocere jangan mencelakai. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi dokter, tetapi juga bagi pemimpin.

Dalam konteks pemerintahan aceh bermakna: jangan biarkan keputusan yang salah mencelakai kepercayaan rakyat. Sebab ketika kepercayaan publik rusak, maka seluruh sistem kesehatan, sebaik apa pun alat dan akreditasinya, akan kehilangan denyut moralnya. RSZA yang dipimpin oleh orang yang benar akan menjadi mercusuar peradaban medis Aceh.

Namun jika salah pilih Direktur, maka kerusakan akan menjalar diam-diam dari ruangan rapat ke ruang rawat, dari dokumen tender ke catatan medis. Dan ketika Rumah Sakit pendidikan kehilangan integritasnya, sesungguhnya yang sakit bukan lagi pasien, melainkan seluruh ekosistem kesehatan dan moral pemerintahan Aceh sakit.

Karena itu, reformasi RSZA harus dilihat sebagai batu loncatan menuju reformasi kesehatan Aceh secara menyeluruh. Mulai dari pembenahan tata kelola BLUD, sistem rekrutmen berbasis merit, digitalisasi transparansi pengadaan, hingga pendidikan etik bagi manajer dan tenaga medis. Dari sinilah akan lahir sistem kesehatan yang kuat dalam infrastruktur, juga bersih dalam nurani.

Maka, biarlah sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Mualem, Aceh berani memulai satu era baru:

Era ketika jabatan tidak lagi diperjualbelikan, ketika pengadaan tidak lagi diselimuti kabut, dan ketika Rumah Sakit kembali menjadi tempat suci pemulihan bagi pasien yang mencari kesembuhan, juga bagi bangsa Aceh yang sedang mencari kejujuran. (email:rajuddin@usk.ac.id)

Penulis: Guru Besar Universitas Syiah Kuala; Ketua IKA UNDIP Aceh dan Sekretaris ICMI Orwil Aceh.