Akademisi Tanggapi Pernyataan Ketua DPRA Soal ‘Aceh Pisah dari Pusat’ Saat Terima Pendemo

“Aceh memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari tambang hingga migas, tapi rakyat belum menikmati hasilnya. Kerusakan lingkungan semakin nyata, PAD masih minim, implementasi butir-butir MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak tuntas, sementara mantan kombatan, anak-anak korban konflik, dan masyarakat kecil banyak yang terabaikan,” ujar Masady, Jumat (5/9/2025). 

“Fakta ini membuat Aceh tetap menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Jadi kekecewaan itu bukan hanya wajar, tapi nyata dan beralasan,” tambah dia.

Menurut Masady, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2025 tercatat 12,33 persen atau tertinggi di Sumatera. Kemudian, penurunan kemiskinan di pedesaan terjadi (14,44 persen), namun di perkotaan justru naik tipis (8,54 persen). Sementara PAD Aceh 2024 sebesar Rp 5,86 triliun atau naik 10?ri tahun sebelumnya, tetapi Aceh masih bergantung pada transfer pusat termasuk Otsus (83,6 %).

“Padahal dana otsus Aceh yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, seringkali tidak efektif karena lemahnya tata kelola dan tidak fokus pada sektor prioritas,” ujarnya. 

Untuk itu, Masady menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh lagi setengah hati dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Rencong. Ia menilai, implementasi MoU Helsinki dan UUPA harus segera dituntaskan.(ra)