VIDEO - Puluhan Kepala Daerah Terjerat OTT, Wamendagri Soroti Pendidikan Antikorupsi

SERAMBINEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat pendidikan antikorupsi sejak dini.

Wiyagus menilai korupsi tidak hanya dapat diselesaikan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan melalui pembentukan karakter.

Baca juga: Bupati Rejang Lebong dan Wakilnya Kena OTT KPK, Diduga Terima Suap Proyek

“Korupsi adalah penyakit karakter dan obatnya bukan hanya jeruji besi atau penegakan hukum, tetapi juga langkah preventif melalui pendidikan antikorupsi,” ujar Wiyagus.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Dilansir dari Tribunnews, Wiyagus mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sedikitnya 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.

Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan keras bagi semua pihak.

“Sepanjang 2025-2026 kita mencatat ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi. Ini alarm keras bagi kita semua,” katanya.

Ia menjelaskan peluncuran panduan pendidikan antikorupsi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat budaya antikorupsi di berbagai sektor.

Baca juga: Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Ngaku Sudah Kembalikan Uang Rp 8,4 Miliar Terkait Korupsi Kuota Haji

Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan panduan pendidikan antikorupsi yang ditandatangani tujuh menteri pada April 2025.

Program tersebut disebut menjadi bagian dari implementasi Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Wiyagus juga menyoroti turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang dinilai menjadi sinyal penting perlunya penguatan integritas di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu membangun kesadaran sejak dini agar praktik korupsi tidak terus berulang di masa mendatang.(*)