Salam

Pengawasan Pengiriman TKI Patut Diperketat

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan

Pengawasan Pengiriman TKI Patut Diperketat
JENAZAH Abdul Salam yang sempat tertahan selama lima hari di Malaysia, pada Rabu (28/6) sore tiba di kampung halamannya, Desa Lhok Merbo, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. 

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan, R Soes Hindharno menyatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal setelah libur lebaran 2017. Kebijakan itu lebih khusus diarahkan bagi mereka yang akan bekerja di negara jiran, Malaysia.

Menurut Direktur PPTKLN, pengawasan ke Malaysia mendapat perhatian khusus, terutama mengingat jaraknya yang paling dekat dengan Indonesia, serta banyaknya jalur terbuka menuju Malaysia. Kedekatan inilah yang menjadikan banyak TKI dari Malaysia mudik merayakan lebaran di kampung halaman.

“Silakan usai lebaran TKI kembali ke Malaysia, tapi jangan mengajak tetangga atau saudaranya menjadi TKI illegal,” tambah Soes.

Dalam melakukan pengawasan, Kemnaker tidak sendiri, melainkan bekerja sama dengan institusi lain, seperti Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, serta aparat pemerintahan tingkat desa.

Pengawasan dimaksud, katanya, dilakukan baik di jalur resmi seperti bandara, pelabuhan dan perbatasan darat, maupun jalur-jalur tikus baik di darat maupun di laut.

Secara terpisah, Koordinator Peduli Buruh Migran, Lily Pujiati mendukung tindakan Kemnaker melakukan pengawasan pengawasan tersebut. “Kedekatan jarak dan kesamaan kultur antara Indonesia dan Malaysia menjadikan potensi pengiriman TKI illegal ke negara tersebut sangat tinggi. Pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan,” ujar Lily Pujiati.

Sesuai data dari beberapa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di beberapa negara kawasan Asia Pasifik, tahun 2016 tercatat 6.371 TKI illegal atau nonprosedural, yang 99 persen di antaranya bekerja di Malaysia. Dari jumlah tersebut, 5.454 sudah dipulangkan, dan 917 masih dalam proses pemulangan.

Untuk itu, kita juga sangat mendukung tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi mengingat cukup banyak korban yang akhirnya harus berurusan dengan polisi Diraja Malaysia, karena tidak memiliki dokumen yang resmi.

Kasus terakhir adalah dialami sebanyak 68 warga Indonesia, ditahan sejak 2 Mei lalu di lokap tahanan Imigrasi Port Klang, Selangor. Mereka meninggalkan perairan Malaysia dari jalur tidak resmi, dan beberapa di antaranya berasal Aceh.

Saat diperiksa di atas boat sayur yang mengangkut mereka, ternyata mereka tidak dapat memperlihatkan dokumen keimigrasian yang masih berlaku. Mereka kini sudah diadili, dan dihukum penjara selama tiga bulan.

Kondisi ini tentunya sangat merepotkan pemerintah, dan sekaligus membuat keluarga mereka di tanah air menjadi tidak aman. Sebab, sedianya mereka ingin mencari nafkah di Malaysia, tetapi belakangan malah harus meringkuk di dalam penjara.

Sekali lagi, pengetatan pengawasan untuk TKI ilegal memang sudah sepatutnya dilakukan. Tujuannya tidak sekadar agar pemerintah tidak repot, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka dari tindakan hukum hukum yang berujung penjara. Nah?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help