Salam

Sengketa APBA, Menjadi Drama Rutin Akhir Tahun

Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang belum disahkan hingga kemarin

Sengketa APBA, Menjadi Drama Rutin Akhir Tahun
NURZAHRI, Anggota Banggar DPRA

Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 yang belum disahkan hingga kemarin, kelihatannya semakin rumit. Dan, publik menonton drama sengketa yang sudah rutin dipertunjukkan eksekutif dan legislatif setiap akhir tahun.

Padahal, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2 sudah menegaskan, dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif. Hukumannya adalah tidak dibayar hak-hak keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama enam bulan.

Ancaman sanksi itu ternyata tak menjadi cemeti bagi para elit politik dan pemerintahan di Aceh. Malah, setiap kali berkonflik, sejak dulu tak ada pihak yang merasa bersalah, dan bahkan menolak dipersalahkan. Yang terjadi sekarang, Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan dirinya menunggu sikap DPRA terkait kelanjutan pembahasan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUA-PPAS) 2018.

Sebaliknya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Nurzahri ST, justru mengaku bingung terhadap pernyataan gubernur tersebut. Sebab, saat ini pihaknyalah di DPRA yang sedang menunggu dokumen KUA-PPAS baru yang telah direvisi Tim TAPA, namun dokumen tersebut hingga kini belum mereka terima.

“Kami juga menunggu. Sebab, pada pertemuan terakhir dengan gubernur, Ketua DPRA, ketua komisi, dan fraksi pada 14 Desember, gubernur menjanjikan adanya KUA-PPAS yang baru. Dokumen yang baru ini penting untuk pembahasan selanjutnya, tapi dokumen hasil revisi itu belum kami terima sampai saat ini,” katanya.

Di internal DPRA, menurut Nurzahri, pihaknya sudah menggelar rapat di Banggar, jika memang dokumen perubahan TAPA tidak ada, maka setiap komisi akan mengacu ke dokumen yang lama. “Risikonya, apabila ada dinas membawa rician kegiatan berdasarkan dokumen baru, maka akan ditolak.”

Sesungguhnya publik sudah tahu, bahwa setiap kali terjadi tolak tarik dalam pembahasan rancangan anggaran daerah, masalahnya adalah karena ada kepentingan yang belum tertampung. Nah, karena dokumen anggaran itu disusun oleh eksekutif, biasanya yang tidak tertampung kebanyakan program-program atau proyek-proyek usulan pihak legislatif.

Memacetkan pembahasan anggaran selalu menjadi pilihan untuk melakukan negosiasi dan kesepakatannya keseringan diputuskan “last minute”. Di situlah biasanya muncul program dan mata anggaran yang sering disebut “proyek siluman” atau “penumpang gelap”. Dan, ini sebetulnya bukan rahasia lagi. LSM antikorupsi sudah sering membongkar modus itu, namun tetap saja berulang-ulang.

Media massa, LSM, bahkan kelompok-kelompok mahasiswa sudah sering mengingatkan eksekutif dan legislatif supaya jangan “mempermainkan” proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBA. “Warning-warning” itu dimaksud agar masyakarat tidak menjadi korban dari kelambatan penetapan APBA setiap tahun.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved