Salam

Efektifkah Jika Jaksa Duduki Kursi Eselon II Pemprov Aceh?

Gubernur Irwandi Yusuf meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Chaerul Amir untuk menunjuk seorang petinggi

Efektifkah Jika Jaksa Duduki Kursi Eselon II Pemprov Aceh?
GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf berbincang dengan Kajati Aceh, Chaerul Amir pada rakerda dan penyampaian hasil rapat kerja kejaksaan RI tahun 2017 di Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Selasa (9/1). 

Gubernur Irwandi Yusuf meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Chaerul Amir untuk menunjuk seorang petinggi di lingkungan kejaksaan guna dijadikan sebagai pejabat eselon II Pemerintah Aceh.

“Ini penting untuk mengawasi saya dan perangai saya,” kata Irwandi pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Aceh di Banda Aceh, Selasa (9/1).

Irwandi menyatakan dirinya sebagai gubernur perlu diawasi. Ia mengumpamakan menjaga sungai besar, agar tidak ada kotoran, maka yang harus dibersihkan lebih dulu hulunya, sehingga hilirnya pun menjadi bersih. Artinya, kepercayaan itu harus dijaga mulai dari atas.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan amanah rakyat memang harus dikontrol. “Dan, saya ingin selalu mendapat pengawasan jaksa. Kalau ngontrol dari luar, itu agak susah. Tapi, bila dikontrol dari dalam pasti dapat kalau ada yang curang,” kata gubernur.

Irwandi menginginkan apa yang direncanakan dan diprogramkannya harus diwujudkan jajaran pemerintah di Aceh. “Saya tidak mau apa yang saya ucapkan tidak terlaksana. Saya ucapkan pemerintahan yang bersih harus bersih, yang adil harus adil, yang melayani harus melayani,” katanya.

Tentang permintaan seorang jaksa pengawas untuk Pemerintah Aceh, Kajati Aceh, Chaerul Amir, menyatakan akan memenuhinya. Namun, Chaerul Amir mengatakan belum bisa memutuskan siapa orangnya. “Nantilah, kita tidak bisa ngomong sekarang. Yang penting itu baik dan kita akan mengirim satu orang yang terbaik,” pungkasnya.

Dari uraian Irwandi itu, kita menangkap dua hal penting. Pertama ia ingin menciptakan jajaran pemerintahan yang baik dan yang bersih atau istilah kerennya good and clean governance. Dalam pengertian awam, pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang melayani kepentingan rakyat. Sedangkan pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang tidak mengorupsi uang rakyat dengan berbagai dalih.

Meniciptakan pemerintah baik dan bersih adalah mimpi besar bangsa Indonesia sejak tahun 1970-an yang hingga kini belum pernah terwujud. Mulai dari pusat hingga daerah berbagai cara sudah dilakukan untuk mewujudkan hal itu. Di antara upaya penciptaan pemerintah bersih itu adalah menempatkan para penegak hukum dan prajurit militer dalam jajaran pemerintahan sipil.

Jabatan eselon II di dalam pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, dulu sering ditempati prajurit TNI, Polri, bahkan dari kejaksaan. Namun, hingga program penempatan pejabat-pejabat khusus itu distop sekitar 15 tahun lalu, kinerja jajaran pemerintah daerah tidak pernah baik dan bersih di mata rakyat.

Belakangan, banyak kepala daerah yang baru dilantik buru-buru mengikat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Pemerintah Provinsi Aceh beberapa tahun lalu. Namun, uang negara tetap saja bocor di mana-mana.

Meski demikian, kita tidak boleh pesimis dan skeptis, usaha-usaha untuk memperbaiki pemerintahan harus dilakukan setiap saat. Ingat fokusnya, menciptakan pemerintah bersih sangat terkait dengan sistem terutama sistem pengawasan. Sedangkan menciptakan pemerintah yang baik terkait dengan sumberdaya penyelenggara pemerintahan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved