SerambiIndonesia/

Salam

Publik Sudah Boleh Awasi Kelakuan Peserta Pilkada

Tahun ini, di Aceh ada tiga kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada)

Publik Sudah Boleh Awasi Kelakuan Peserta Pilkada
SERAMBINEWS.COM/ABDULLAH GANI
Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Pidie Jaya mengikuti uji baca Alquran, Kamis (11/1/2018). 

Tahun ini, di Aceh ada tiga kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam. Sampai kemarin, semua proses pendaftaran calon kontestan Pilkada ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) masing-masing berjalan tanpa hambatan.

Bersama berlangsungnya tahapan-tahapan awal Pilkada ini, masyarakat juga sudah banyak terlibat sebagai kelompok pemenangan pasangan-pasangan tertentu. Paling tidak, kampanye dari mulut ke mulut sudah mulai berjalan.

Dalam setiap musim Pilkada, kampanye senyap itu termasuk salah satu aktivitas yang paling sering menimbulkan konflik di antara masyarakat. Kelompok pendukung calon A menjelek-jelekkan calon B atau calon C, demikian pula sebaliknya.

Dalam proses Pilkada, untuk menyatakan seorang calon baik atau tidak baik berdasarkan fakta-fakta yang ada, memang sangat dibolehkan. Namun, hal itu harus dilakukan pada waktu dan dengan cara yang tepat.

Yakni, sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, KPU atau KIP mengumumkan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat sejak kemarin sampai 16 Januari 2018. Dalam tempo itu, masyarakat bisa menanggapi apabila ada temuan yang tidak sesuai tentang para kontestan. Tentu, penyampaiannya berdasarkan fakta dan tidak memfitnah.

“Kalau ada laporan masyarakat, kalau ada keberatan, disampaikan ke KPU (KIP) setempat dan akan dijadikan bahan ketika penelitian administrasi. Soal ijazah, kesehatan, dan lain-lain berkaitan dengan dokumen persyaratan,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.

Bukan hanya “rekam jejak” para peserta yang harus dilaporkan ke KIP, tapi juga sepak terjang atau tingkah laku para pasangan calon juga harus diawasi. Misalnya, tentang pelaksanaan kampanmye di luar jadwal, melakukan hasutan-hasutan secara tersembunyi, termasuk melalui media sosial, dan yang paling penting adalah politik uang.

Nah, soal money politic ini, Polri sudah membentuk Satgas Politik Uang untuk mencegah suap-menyuap dalam tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2018. Satgas ini akan mengawasi empat tahapan Pilkada yakni tahap pencalonan, tahap pemilihan, tahap penetapan calon dan tahap pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi.

Yang menjadi pengawas sesungguhnya adalah publik. Masyarakatlah nanti yang akan menjadi mata dan telinga KIP dan Satgas Politik uang itu. Masyarakatlah biasanya yang memiliki bukti tentang terjadinya sesuatu pelanggaran dalam tahapan Pilkada.

Oleh sebab itu, KPU atau KIP perlu menyegarkan kembali pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam, tentang Pilkada. Masyarakat harus dijelaskan apa itu kampanye terbuka dan tertutup, apa itu biaya politik dan politik uang, serta berbagai pengetahun praktis lainnya. Dengan demikian masyarakat akan paham betul jika terjadi satu pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran pilkada di daerahnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help