Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Serius PSN di Aceh

Gubernur Irwandi Yusuf, mengaku sedang mencari solusi terhadap pembebasan lahan beberapa lokasi lahan proyek-proyek strategis nasional (PSN) di Aceh. Di antara proyek yang masih terkendala pembebasan lahan adalah waduk Keureuto di Desa Blang Pantee, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara yang menelan dana Rp 1,6 triliun.

Awal Januari lalu, dalam satu pertemuan di Pulau Rote, NTT, Presiden Jokowi menanyakan satu persatu kemajuan proyek strategis nasional di Aceh. Dari peserta Aceh yang diundang dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mendapat jawaban bahwa PSN di Aceh tak berjalan sesuai harapan. Bahkan, ada yang jalan di tempat alias macet. Yang memprihatinkan, dari seluruh Indonesia, PSN di Aceh dinilai yang paling tidak maju pelaksanaannya.

Keempat PSN di Aceh yang dianggap jalan di tempat itu masing-masing pembangunan empat ruas jalan tol Aceh (dari Banda Aceh ke batas Sumut), pembangunan pabrik semen di Laweung (Kabupaten Pidie), KEK Arun (Lhokseumawe) dan proyek waduk dan bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara).

Irwandi tidak mau PSN di Aceh dikatakan macet. Menurutnya semua masih berjalan. “Kendala-kendala dalam pembebasan lahan sedang kita upayakan solusinya,” kata Irwandi.

Terkait rencana pembangunan jalan tol, pekan lalu Wagub Nova Iriansyah berharap pembayaran tanah masyarakat yang terkena ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli dituntaskan secepatnya. Sebab, dalam waktu tak lama lagi, Presiden akan diundang untuk peresmian dimulainya proyek itu.

Akhir tahun lalu, Wahyu Utomo (Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) mengungkapkan,

persoalan pembebasan lahan memang masih menjadi faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur. “Selain faktor spekulan yang mematok nilai jual tanah dengan harga yang sangat tinggi, persoalan pembiayaan dalam pembebasan lahan merupakan persoalan tersendiri,” katanya.

Ya, dalam setiap pelaksanaan proyek proyek strategis, terutama infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain, kendala dalam pembebasan lahan macam-macam. Di antaranya ketersediaan dana, kemudian soal kesepakatan harga, dan ketiga penolakan oleh masyarakat yang sebagiannya diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.

Mengenai dana, kini sudah diatasi oleh Kementerian Keuangan. Artinya, dana tidak masalah lagi. Kemudian soal kesepakatan harga, ini bukan masalah yang gampang diselesaikan. Ada beribu-ribu orang yang lahannya terkena proyek, dan ada beribu-ribu pula sikap mereka terhadap PSN. Belum lagi menghadapi pihak-pihak yang menolak kehadiran proyek itu dengan berbagai alasan, seperti kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itulah, kita berharap pemerintah lebih jelas lagi mensosialisakan PSN di Aceh. Dan, yang paling penting adalah soal harga ganti rugi lahan itu betul-betul harus jelas. Sebab, di sinilah biasanya banyak pihak bermain, termasuk memprovokasi masyarakat untuk menolak kehadiran proyek itu.