Salam

Pergub Dulu, Urus Gugatan Kemudian

Sampai kemarin, pihak DPRA belum “ikhlas” APBA 2018 dipergubkan karena mereka melihat ada hal-hal

Pergub Dulu, Urus Gugatan Kemudian
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA (Kamapba) menggelar konferensi pers di 3 in 1 Cafee, kawasan Lampineueng, Banda Aceh, Kamis (1/3) sore. Dalam konferensi itu mereka mendesak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf segera mem-Pergub-kan RAPBA 2018 agar anggaran tersebut bisa langsung dirasakan masyarakat Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

Sampai kemarin, pihak DPRA belum “ikhlas” APBA 2018 dipergubkan karena mereka melihat ada hal-hal yang tidak beres di baliknya. “Apabila APBA 2018 dipergubkan dan Mendagri menyetujuinya, maka DPRA akan menempuh langkah-langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan atau judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Kita akan gugat Gubernur Aceh juga Kemendagri,” tegas Sekretaris Komisi VI DPRA, Azhari Cagee.

Pihak DPRA sudah menyampaikan ke Kemendagri tentang rencananya mengajukan JR saat rapat terbatas dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dan Direktur Keuangan, Sastri Yunizarti Bakry Akt MSi. “Sudah kita sampaikan dan mereka bilang itu haknya DPRA,” sebut Azhari.

Ada alasan kuat mengapa DPRA ngotot ingin menggugat jika APBA dipergubkan Gubernur Irwandi Yusuf. Alasannya, karena dalam rancangan Pergub APBA yang telah disampaikan Pemerintah Aceh ke Kemendagri yang bertanggung jawab hanya gubernur sendiri. “Dalam dokumen itu hanya gubernur yang bertanggung jawab, itu sepihak tanpa ada kesepakatan,” jelas Azhari Cagee.

Apakah “ancaman” itu akan menyurutkan tekad Gubernur Irwandi Yusuf memergubkan APBA? Tampaknya tidak. Sampai kemarin Irwandi tak ingin mundur selangkah pun dari rencananya menjalankan anggaran 2018 dengan Peraturan Gubernur yang dibuatnya.

Kita tidak tahu apa yang dilakukan pejabat-pejabat Kemendagri dalam menengahi konflik APBA antara eksekutif dan legislatif yang sudah “patah arang”. Tersirat memang ada upaya untuk menjembatani dua kepentingan itu, tapi DPRA dan Gubernur sama-sama tak ingin melunak.

Sedangkan masyarakat menginginkan agar APBA itu segera bisa dijalankan. Dan, jalan yang paling pintas tentu dengan Pergub. Bahwa ada ancaman DPRA yang ingin menggunggat Pergub, itu bisa diurus kemudian.

Toh, menurut pakar hukum senior yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), Mawardi Ismail SH MHum, setiap gugatan tidak akan menghalangi pelaksanaan peraturan yang sudah disahkan. Namun, apabila Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan gugatan itu, biasanya akan ada kebijakan peralihan.

“Intinya, JR tidak akan menghentikan proses anggaran,” imbuh Mawardi yang juga mantan anggota DPRD Aceh.

Sekali lagi, walau APBA yang disusul ke Kemendagri itu mencapai sekitar 15,3 trilun dan sebagian besarnya untuk gaji pegawai, ongkos pemerintah, dan program daerah, namun masih banyak masyarakat miskin yang yang bergantung pada anggaran itu.

Oleh karena itu, kita setuju semua proses penganggaran dan eksekusinya dilakukan secara benar tanpa ada aturan yang dilangkahi. Tapi, kita tidak setuju jika setiap tahun eksekutif dan legislatif membuat kegaduhan dalam penyusunan APBA. Selain tak sehat bagi ekonomi daerah, juga tidak memberi pendidikan politik yang santun kepada masyarakat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help