Opini

Jika APBA Dipergubkan

KEPASTIAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub)

Jika APBA Dipergubkan
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama anggota DPRA lainnya melakukan pertemuan terbatas dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin di gedubg H lantai VIII Kemendagri di Jakarta, Rabu (7/3). 

Oleh Amrizal J. Prang

KEPASTIAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) atau tidak, tergantung pada hasil evaluasi dan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemerintah Aceh (Gubernur) telah menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) APBA kepada Mendagri, konsekuensi tidak tercapai persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA untuk disetujui menjadi Rancangan Qanun tentang APBA (Raqan APBA).

Gubernur dan DPRA juga telah dipanggil oleh Mendagri melalui Syarifuddin, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk mendengar keterangan alasan Ranpergub tersebut. Namun, DPRA menolak, beralasan belum disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bahkan, kalau Mendagri setuju penetapan dengan Pergub APBA, DPRA akan menggugat (judicial review) ke Mahkamah Agung (Serambi, 8/3/2018).

Terlepas, kebijakan legislatif dan eksekutif Aceh terhadap APBA 2018, akan ditetapkan dengan qanun atau pergub, yang harus diingat perekonomian Aceh sangat tergantung APBA. Sehingga jika terlambat ditetapkan, maka pembangunan dan ekonomi rakyat Aceh juga tidak akan bergerak. Di samping itu, kebijakan apapun yang dilakukan baik dengan qanun atau pergub tidak bisa dilaksanakan kalau hanya karena kehendak Gubernur atau DPRA semata. Jika pun tidak ada persetujuan bersama ada landasan hukum yang mengaturnya.

Prosedur pergub
Jika merujuk landasan hukum terhadap prosedur pembahasan APBD/APBA diatur antara lain: UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No.13 Tahun 2006 jo Permendagri No.59 Tahun 2007 jo Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan, Permendagri No.33 Tahun 2017 jo Permendagri No.134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Dalam konteks Aceh, karena tidak diatur khusus dan merujuk juga peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana Pasal 197 UUPA, maka pengaturan APBA relatif sama dengan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan Pasal 310-Pasal 312 UU No.23 Tahun 2014, Pasal 32-Pasal 53 PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya, serta Lampiran IV angka 1, Permendagri No.33 Tahun 2017, disebutkan tahapan penyusunan APBD, terdiri atas: 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) [akhir Mei]; 2) Penyusunan dan kesepakatan KUA dan PPAS [akhir Juli]; 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD/SKPA)[minggu ke-1 Agustus]; 4) Penyampaian dan Penyusunan Ranperda/Raqan APBD [Oktober-November]; 5) Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur (paling lambat Desember); dan, 6) Menyampaikan Ranperda/Raqan APBD/APBA dan Ranpergub Penjabaran APBD, kepada Mendagri [Desember]; dan, penetapan Ranperda/raqan APBD dan Ranpergub Penjabaran APBD (paling lambat 31 Desember).

Menyikapi landasan hukum tahapan Ranperda APBD tersebut dihadapkan dengan pembahasan Raqan APBAsangat jelas sudah terlambat. Sejatinya Raqan APBA sudah ditetapkan pada 31 Desember 2017, tetapi malah melewati tiga bulan. Apalagi, konsekuensi keterlambatan penetapan APBA Pemerintahan Aceh dikenai sanksi administratif, tidak dibayarkan hak-hak keuangan enam bulan. Sebagaimana, Pasal 312 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014 dan Pasal 44 PP No.12 Tahun 2017.

Tidak ada pilihan lain, sebagaimana, Pasal 313 UU No.23 Tahun 2014; Pasal 46 PP No.58 Tahun 2005; Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 107A Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya; serta, Lampiran IV angka 12 Permendagri No.33 Tahun 2017, jika gubernur dan DPRA tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari kerja sejak disampaikan Raqan APBA kepada DPRA, maka gubernur menyusun Ranpergub APBA, paling tinggi sebesar angka APBA sebelumnya untuk disahkan Mendagri. Lalu, mengapa DPRA akan mengajukan judicial review? Alasannya, di samping tidak ada persetujuan bersama terhadap Raqan APBA, juga belum disepakati KUA-PPAS (Serambi, 8/3/2018).

Peraturan tersebut juga tidak mengatur, berkaitan jika tidak adanya persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD/DPRA terhadap KUA-PPAS serta implikasi hukumnya, kecuali terhadap Ranperda APBD. Artinya, secara hukum apabila tidak diatur, bukan berarti dilarang atau diperintah. Sehingga, di sini perlu kebijakan selama tidak kontradiksi dengan hukum, bisa saja kebijakan KUA-PPAS ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya pengesahan Mendagri.

Kalaupun Pergub APBA digugat ke MA, tentu MA akan menilai apakah pergub tersebut diatur dan/atau kontradiksi dengan UU? Di samping itu, juga akan dilihat tujuan hukum, baik aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Gugatan ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Pergub APBA, sampai adanya putusan hakim yang memutuskan sebaliknya. Kalaupun, UU No.23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksananya dianggap telah mengurangi kewenangan legislatif (DPRD/DPRA), sebelum dibatalkan susbstansi tersebut niscaya dipatuhi.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Secara perundang-undangan, untuk mengatur dan mengeluarkan anggaran dengan Pergub APBA, maka diprioritaskan kepada belanja wajib dan mengikat. Sebagaimana Pasal 46 PP No.58 Tahun 2005, Pasal 106 dan Pasal 109 Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya, serta, Lampiran IV angka 12 huruf b Permendagri No.33 Tahun 2017. Belanja bersifat mengikat, yaitu yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sementara, belanja yang bersifat wajib, yaitu untuk terjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Sementara, pertanggungjawaban pelaksanaan Pergub APBA, dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya, tidak menyebutkan hanya berlaku untuk Perda/Qanun APBD/APBA, atau yang ditetapkan Pergub. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan dapat diberlakukan juga pada Pergub APBA. Prosesnya, enam bulan tahun anggaran berakhir, gubernur menyampaikan raqan pertanggungjawaban kepada DPRA, dilampiri laporan keuangan yang diperiksa BPK. Dibahas oleh gubernur dan DPRA untuk mendapat persetujuan bersama, paling lambat tujuh bulan tahun anggaran berakhir (Pasal 320 UU No.23 Tahun 2014).

Sama halnya dengan raqan APBA, dapat dimungkinkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, tidak ada keputusan bersama antara Gubernur dan DPRA. Jika demikian gubenur berhak menyusun dan menetapkan Pergub pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, setelah memperoleh pengesahan Mendagri. Namun jika dalam batas waktu 15 hari, Mendagri tidak mengesahkan raqan tersebut, gubernur menetapkan menjadi Pergub (Pasal 323 UU No.23 Tahun 2014).

Artinya dalam konteks ini, kontroversi rencana akan dipergubkan pengaturan APBA 2018, berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada hasil evaluasi dan keputusan Mendagri. Tentu saja, besar harapan baik kepada gubernur, DPRA, dan Mendagri agar lebih bijak dalam melihat kondisi Aceh saat ini, dengan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Bagi, rakyat mungkin tidak mempersoalkan landasan hukum yang digunakan untuk penetapan APBA, baik itu qanun atau pergub, esensinya adalah APBA dapat segera dilaksanakan. Semoga!

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: amrizal@unimal.ac.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved