Lancarkan Aksi ke Kantor Gubernur, Mahasiswa Minta Pusat tak Campuri Pengelolaan Tanah Wakaf Aceh

Dalam aksi itu, mahasiswa meminta Pemerintah Pusat, agar tidak mencampuri pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah, Arab Saudi

Lancarkan Aksi ke Kantor Gubernur, Mahasiswa Minta Pusat tak Campuri Pengelolaan Tanah Wakaf Aceh
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Aceh Menggugat (FRANG) melancarkan aksi di depan kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/3/2018). Dalam aksi itu, mahasiswa meminta Pemerintah Pusat, agar tidak mencampuri pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah, Arab Saudi. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tak kurang dari 10 orang mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Aceh Menggugat (FRANG) melancarkan aksi di depan kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/3/2018).

Dalam aksi itu, mahasiswa meminta Pemerintah Pusat, agar tidak mencampuri pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah, Arab Saudi.

Baca: Pahami Baik-baik, Begini Bunyi Ikrar Wakaf Habib Bugak Aceh di Mekah Ratusan Tahun Lalu

“Tanah wakaf itu adalah milik masyarakat Aceh, biarkan itu dikelola oleh nazdir yang selama ini sudah cukup bagus,” kata Ketua KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad dalam orasinya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Aceh dihebohkan dengan isu Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berencana mengelola dan berinvestasi di tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi.

Baca: Mantan Wagub Aceh: BPKH tak Kreatif Apabila Ingin Ambil Alih Wakaf Aceh di Mekkah

Isu ini terus menggelinding dan memantik komentar miring dari sejumlah kalangan di Aceh.

Rata-rata, mereka mengecam rencana BPKH yang mulai melirik wakaf Aceh yang berada di Mekah itu.

Dalam orasinya, para mahasiswa lintas ormas, selain meminta Pemerintah Pusat tak mencampuri pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah, juga meminta Gubernur Aceh, mengeluarkan pernyataan tertulis keberatan atas keinginan BPKH itu.

Baca: Komandan Al-Asyi Kecam Rencana Pemerintah Pusat Kelola Tanah Wakaf Aceh di Mekkah

“Gubernur juga harus segera mengeluarkan pergub terkait pengelolaan aset wakaf Baitul Asyi dan aset-aset lainnya milik Aceh,” pungkas Tuanku.

Usai berorasi, para mahasiswa diminta untuk masuk ke dalam gedung kantor Gubernur Aceh, guna melakukan audiensi.

Informasinya, para mahasiswa diterima oleh Kadis Syariat Islam Aceh, Dr Munawar A Djalil MA. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help