Salam

Jangan Ada Dusta Soal Utang Piutang

Kisruh dana daerah di Aceh bukan hanya terjadi di pusaran dana provinsi atau lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Jangan Ada Dusta Soal Utang Piutang
Ilustrasi 

Kisruh dana daerah di Aceh bukan hanya terjadi di pusaran dana provinsi atau lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), namun juga menular hingga ke level kabupaten. Akibatnya, dana yang seharusnya sudah bisa digunakan untuk kemaslahatan rakyat serta operasional pemerintah itu, kini nasibnya masih terkatung katung.

Bila bola panas di level provinsi hanya satu langkah lagi menuju kepastian Peraturan Gubernur (Pergub), maka di Aceh Utara yang dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) nya sudah disahkan sejak 27 Desember 2017, hingga kini malah juga tak kunjung bisa dicairkan.

Miris memang, kondisi itu justru muncul hanya karena keteledoran eksekutif yang ‘tidak kompak’ dalam memasukkan ke APBK, nominal utang Pemkab Aceh Utara ke pihak ke tiga. Semula pihak eksekutif menawarkan nominal hanya Rp 33 miliar, dan telah disepakati untuk dibayar.

Belakangan setelah turun koreksi dari tim Gubernur Aceh, utang malah membengkak menjadi Rp 192 miliar. Jumlah itulah yang ditolak oleh pihak legislatif, dengan alasan bisa menjadi temuan hukum. Lebih dari itu juga terungkap adanya ketidakkonsistenan sesama eksekutif soal jumlah utang. Karena dalam surat yang diteken oleh Bupati, nilai total utang kepada pihak ke tiga itu mencapai Rp 192 miliar. Sementara dalam surat yang diteken ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara atau Sekda Aceh Utara, nilainya hanya Rp 173 miliar. Jelas ini membingungkan!

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa usulan pembayaran utang itu memunculkan kesan ‘tertutup’. Terutama dari jumlah atau nilainya yang tak seragam, hingga memunculkan beragam penafsiran. Masalahnya dari semula yang hanya Rp 33 miliar, kok bisa membangkak menjadi Rp 192 miliar.

Secara kasat mata, perencanaan anggaran itu terkesan seperti memburu batas waktu, hingga mendapat ‘cap disiplin’. Walhasil masalah utang pun tercecer tak tahu dimana. Buktinya, bukan hanya dari nilainya yang seperti ‘tujoh goe luho’ tapi pengusulannya juga terkesan gegabah atau bahkan bisa jadi hanya copy paste. Bahkan terkesan seperti ada yang ditutup tutupi.

Jika memang benar utang pada pihak ketiga itu ada, memang wajib hukumnya untuk dibayar. Karena itu bukan hanya menyangkut nasib beberapa gelintir orang, tapi lebih dari ratusan atau bahkan ribuan orang. Selain itu, seandainya yang tersangkut uangnya akibat utang itu terkait dengan pihak lainnya, tentu muncul biaya kompensasi yang makin besar. Sementara pihak eksekutif terkesan ‘iya iya tidak’ dalam hal utang itu.

Lebih jauh dari itu, rakyat juga ingin tahu mengapa jumlah utang itu tidak seragam, bahkan dalam pengusulan pertama dengan kedua yang bagai langit dan bumi. Karena itu memunculkan syak wasangka publik terhadap integritas eksekutif. Atau bila perlu, pihak pihak yang terkait dalam pengamanan dana pemerintah, perlu melakukan investigasi menyangkut pengakuan utang yang tak seragam tersebut. Untuk diketahui, pagu APBK yang disahkan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK pada 27 Desember 2017, senilai Rp 2,377 triliun lebih. Saat evaluasi, tim Gubernur Aceh meminta Pemkab Aceh Utara untuk segera membayar utang seperti yang dilaporkan bupati. Terlepas dari polemik itu semua, rakyat berharap, jangan ada dusta di antara kita soal utang piutang daerah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved