Salam

Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa ke Penjara

Proses pengelolaan dana yang dilakukan tidak menurut aturan telah “mengantar” banyak oknum aparatur desa

Dana Desa Bawa Oknum Aparat Desa ke Penjara
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Warga Datangi Kejari Aceh Timur Soal Dana desa 

Proses pengelolaan dana yang dilakukan tidak menurut aturan telah “mengantar” banyak oknum aparatur desa menjadi tersangka, bahkan narapidana. Penyebab utamanya adalah dana desa tidak dipakai menurut aturan, bahkan di antaranya diselewengkan dan ada yang dibawa kabur. Persoalan lainnya, pengelolaan dana desa macet karena uang yang dipakai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar, sehingga tahapan pencairan dana itu banyak yang macet.

Kasus terbaru tentang kasus dana desa adalah Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya menetapkan Keuchik Bumi Sari, Kecamatan Beutong dan mantan penjabat keuchik desa itu sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa. Keduanya diduga telah merugikan keuangan negara Rp 120 juta lebih dalam kasus proyek menggunakan dana desa yang ternyata fiktif. Dana itu awalnya Rp 306 juta lebih pada tahun 2015. Kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk ditindaklanjuti.

“Mereka menjadi tersangka sejak 21 Mei 2018 dalam kasus proyek pembangunan jalan terobosan desa dan jalan permukiman pada tahun 2015. Setelah diperiksa di lokasi tidak ditemukan adanya pengerjaan fisik, alias proyeknya fiktif,” kata Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto.

Fenomena buruk pengelolaan dana desa ini bukan hanya terjadi di Aceh, tapi semangat koruptif tingkat desa ini terjadi menyeluruh di negeri ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum kepala desa alias keuchik di Aceh. “Buktinya, dari 139 pelaku, 107 di antaranya merupakan kepala desa,” kata peneliti ICW. Pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang.

Kemudian, dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Data tersebut dihimpun berdasarkan berbagai sumber media hingga data aparat penegak hukum.

Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.

Hasil penelitian menyebutkan, ada lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Modus korupsinya, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Ada juga yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Pendapat kita, penggunaan dana desa masih sangat perlu pengawasan yang ketat dan berlapis. Tanpa pengawasan yang baik, maka dana yang tahun dikucur mencapai Rp 85 triliun, atau rata setiap desa hampir Rp 1 miliar itu akan sia-sia, bahkan hanya akan mengantar banyak oknum aparat desa ke penjara, itu jika penegak hukum mau serius mengusutnya. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved