Salam

Pusat Harus Lebih Serius Bangun Jalan Tol di Aceh

Jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang dijadwalkan pemancangan tiang pertama (ground breaking)

Pusat Harus Lebih Serius Bangun Jalan Tol di Aceh

Jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang dijadwalkan pemancangan tiang pertama (ground breaking) pada 5 Agustus 2018 oleh Presiden Jokowi akan memiliki enam pintu masuk, yaitu lima di wilayah Aceh Besar (Kutabaro, Blangbintang, Indrapuri, Kota Jantho, dan Lembah Seulawah) dan satu di wilayah Pidie, yaitu di Padang Tiji.

Pembukaan pintu masuk untuk Kota Jantho, supaya jarak tempuh dari Kota Banda Aceh ke ibu kota Kabupaten Aceh Besar tersebut bisa lebih dekat. Sedangkan pembukaan pintu tol untuk Darussalam guna memecahkan kepadatan lalu lintas dari arah kota.

Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 kilometer, dikerjakan oleh PT Hutama Karya, kontraktor BUMN yang sudah sangat berpengalaman. Pemerintah Pusat untuk tahun ini sudah mengusulkan anggaran Rp 350 miliar yang antara lain akan dipakai untuk pembayaran tanah masyarakata di 74 desa dalam 10 kecamatan yang terkena ruas jalan tol tersebut.

Pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalan tol, dilakukan dengan dua cara. Pertama dibiayai langsung oleh Pemerintah melalui Menkeu dan LMAN. Dan, yang kedua dibayar oleh kontraktor dengan menyediakan dana talangan.

“Kita berharap, Pemerintah Pusat segera membayar ganti rugi tanah masyarakat yang terkena proyek jalan bebas hambatan itu. Jika berlama-lama, kita khawatir terjadi pindah tangan hak atas tanah atau penjualan tanah yang telah masuk dalam daftar nominatif pembebasan kepada pihak ketiga dan seterusnya,” kata Sulaiman Abda menanggapi proses ganti rugi lahan masyarakat.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional andalan Presiden Jokowi untuk Aceh, kita berharap jproyek jalan tol ini benar-benar direalisir secara serius. Sebab, kita telah melihat adanya gelagat Pusat kurang serius di tahap awal. Bukti kurang serius itu antara lain, hingga lima hari menjelang ground breaking oleh Presiden Joko Widodo, tanah-tanah masyarakat yang akan terkena proyek jalan bebas hambatan itu belum ada yang dibayar sepeserpun, termasuk tanah di lokasi pemancangan awal itu.

Kelambatan pencairan dana oleh Pusat untuk mengganti rugi tanah masyarakat ini telah menimbulkan reaksi beberapa waktu lalu. Sejumlah kepala desa atau keuchik yang wilayahnya dilintasi jalan tol itu, dalam satu pertemuan resmi sudah “berteriak” minta cepat dibayar.

Makanya, kita anggap sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat. Ada dua keuntungan bagi pemerintah jika cepat membayar ganti rugi itu. Pertama, Pemerintah Pusat akan dinilai telah menunjuukkan sekap seriousnya membangun jalan tol di Aceh. Dan kedua, seperti dikatakan Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, hal itu akan mencegah terjadinya pemindahtanganan hak atas tanah-tanah yang akan terkena jalan tol. Sebab, jika sampai tanah-tanah itu berpindah tangan ke pihak lain, maka proses ganti ruginya bisa jadi tak akan selancar jika dibayar sekarang.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved