Salam

Belum Saatnya Kok Sudah Kampanye?

Sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) di Aceh sudah mulai mengampanyekan dirinya melalui spanduk, baliho, dan media sosial tentu saja

Belum Saatnya Kok Sudah Kampanye?
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) di Aceh sudah mulai mengampanyekan dirinya melalui spanduk, baliho, dan media sosial tentu saja. Sebagian di antara alat kampanye itu sudah dicopot oleh pihak pengawas pemilu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pihak yang paling berwenang. Namun, upaya membersihkan alat peraga kampanye itu belum dilakukan secara merata, sehingga ada kesan pilih kasih.

Terhadap kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, para bacaleg belum boleh melakukan kampanye untuk Pemilu 2019. Spanduk-spanduk bakal caleg yang saat ini sudah bertebaran di daerah harus ditertibkan. “Sosialisasi bakal caleg tidak diperbolehkan, sebab memang belum saatnya untuk melakukan kampanye,” ujar seorang Komisioner KPU.

Sosialisasi yang dilarang yakni memasang foto bakal caleg dalam bentuk baliho, spanduk, atau gambar lain. Gambar-gambar yang dilarang adalah gambar bacaleg bernomor urut beserta lambang parpol pendukungnya dan disertai informasi daerah pemilihan (dapil).

Pelarangan ini terkait masa kampanye Pemilu 2019 yang baru dimulai pada 23 Desember 2018. Dalam aturan tersebut, masa kampanye baru bisa dimulai tiga hari setelah pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPR Pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota, dan DPD. “Dengan begitu, semua spanduk yang saat ini ada, baik spanduk bakal caleg, spanduk cawapres juga harus dicopot,” tegas KPU.

Memang, pembatasan pembatasan waktu pemasangan alat peraga kampanye itu akan mempersulit kans bacaleg, terutama bagi muka-muka baru. Yang diuntungkan nanti incumbent, karena mereka bekerja sudah lama, sudah sosialisasi sejak lama, orang sudah banyak kenal. Jadi, untuk pendatang baru agak berat.

Namun, ada alasan sebaliknya yang mengatakan, pembatasan itu justru untuk memberi kesamaan atau kesejajaran bacaleg baru dengan orang-orang yang sudah punya modal. Coba bayangkan kalau digabungkan modal uang dan popularitas, incumbent sudah punya semuanya. Petahana sudah punya modal, tidak hanya popularitas tapi juga finansial, sedangkan pendatang baru tidak semua berduit banyak.

Namun, satu hal yang paling penting adalah, aturan itu akan membuat bacelg lebih gampang mengatur biaya kampanyenya. Toh, yang terpilih itu belum tentu calon-calon yang banyak spanduknya, yang balihonya terpampang besar-besar di sepanjang jalan. Publik pasti akan memilih bacaleg yang intensif turun langsung di daerah pemilihan masing-masing.

Dengan penjelasan demikian, maka alat peraga yang sudah telanjur terpasang apakah itu milik bacaleg atau capres tentu harus ditertibkan, sebab memang belum waktunya.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved