Salam

Kasus Salah Tangkap, Cukupkah Minta Maaf?

TIGA lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh mendesak Kapolri dan Kapolda Aceh memproses oknum polisi

Kasus Salah Tangkap, Cukupkah Minta Maaf?
Personel Polres Aceh Utara membawa jenazah Brigadir Faisal dalam upacara pelepasan sebelum dibawa pulang ke kampung halaman 

TIGA lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh mendesak Kapolri dan Kapolda Aceh memproses oknum polisi yang diduga salah menangkap tiga terduga pembunuh anggota Polres Aceh Utara, Bripka Anumerta Faisal. Desakan tersebut disuarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), sebagaimana disiarkan Harian Serambi Indonesia kemarin.

Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra menilai, kepolisian sangat terburu-buru dalam menangkap orang yang diduga terlibat pembunuhan Bripka Faisal. Menurutnya, penangkapan itu tanpa didukung bukti permulaan yang cukup, sehingga terjadilah kasus salah tangkap.

Sekretaris YARA, Fakhrurrazi mengklaim, kesalahan penangkapan tiga tersangka yang dilakukan oleh polisi itu sebagai bentuk kecerobohan. Itu karena, pihak kepolisian, menurutnya, tak mampu mendeteksi secara dini agar kasus salah tangkap ini tidak terjadi. Peristiwa itu justru membuat masyarakat resah, apalagi beredar foto terduga korban yang salah tangkap itu terlihat babak belur.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra malah meminta Propam Polda Aceh menindak tegas anggota polisi yang salah tangkap dalam kasus pembunuhan Bripka Faisal. KontraS menilai, penangkapan tiga orang itu tidak sesuai prosedur penanganan perkara. Seharusnya, sebelum melakukan penangkapan, polisi harus punya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Sebelumnya diberitakan, dalam penyergapan para tersangka pembunuhan Bripka Faisal, polisi berhasil mengamankan enam tersangka (satu meninggal di TKP dan satu lagi meninggal di rumah sakit). Belakangan diketahui tiga di antaranya tidak terlibat dalam kelompok pembunuh Faisal sehingga dikembalikan kepada keluarganya. Ketiganya adalah Bahagia, Faisal, dan Syahrul, warga Desa Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur yang berprofesi sebagai penarik ojek (RBT). Sempat pula diberitakan bahwa kondisi fisik mereka saat dilepas dalam keadaan bonyok karena mendapat pukulan pada saat penangkapan atau pemeriksaan. Tapi hal ini sudah dibantah Kabid Humas Polda Aceh. Malah ia tegaskan, kejadian itu tak boleh disebut salah tangkap. Soalnya, saat pemburuan tersangka, polisi memang mengamankan semua orang yang ada di lokasi. Setelah diperiksa, ternyata ada yang tidak terlibat dalam kasus ini sehingga dilepaskan.

Begitupun, kalangan LSM tetap berpendapat bahwa Kapolda Aceh wajib bertanggung jawab dan harus melakukan proses penegakan hukum dan etik terhadap oknum polisi yang patut dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus salah tangkap ini.

Nah, yang tergambar dari pemberitaan seperti ini adalah beda pendapat dan para pihak melihatnya dari perspektif masing-masing. Pihak LBH, misalnya, memandang permohonan maaf saja tidaklah cukup, seperti dilakukan Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardian, dalam konferensi pers di mapolres setempat, Jumat (31/8) lalu. Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra, tetap meminta Kapolda Aceh memproses oknum polisi yang telah salah tangkap tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan pemukulan terhadap mereka, seperti ramai diisukan di media sosial. Kalau memang terbukti, polisi yang salah tangkap dan ringan tangan itu ia minta diberhentikan dari jabatannya. Kepolisian juga diminta merehabilitasi nama baik dan pemulihan kondisi ketiga penarik ojek tersebut.

Menanggapi kasus ini, Polda tak boleh tinggal diam. Harus proaktif. Jangan sampai yang mengemuka di ruang publik justru kesan bahwa polisi di Aceh Utara ceroboh dan tidak profesional dalam menangani tersangka. Kesan kedua yang mungkin muncul adalah polisi di sana terlalu emosional saat meringkus terduga pelaku, mengingat korbannya adalah kolega mereka sesama polisi, yakni Bripka Faisal. Jika itu benar, maka patut diduga tindakan kepolisian telah bertentangan dengan beberapa prinsip dalam aturan hukum, seperti disuarakan LBH Banda Aceh.

Nah, untuk menjernihkan silang pendapat ini, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, kalangan LSM datang ke rumah para terduga yang sudah dilepaskan itu untuk memverifikasi apakah benar atau tidak mereka dipukuli polisi saat proses pemeriksaan. Apa pun hasilnya silakan beberkan testimoni mereka ke publik, sebaiknya dalam bentuk video.

Cara kedua, Polda Aceh silakan mengundang ketiga terduga yang sudah dilepaskan itu ke Banda Aceh, lalu dihadirkan dalam konferensi pers. Selain wartawan, undang juga dalam konferensi pers itu LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, dan YARA. Biarkan ketiga tukang ojek itu membuat pengakuan dan bebas ditanyai para pegiat LSM dan wartawan.

Cara ketiga, biarlah Propam Polda Aceh atau Komnas HAM RI dan Kompolnas RI yang mengusut kasus ini dan mendorong proses penegakan hukum lebih lanjut terkait kejadian ini. Apalagi perangkat hukum kita menyediakan mekanisme yang dapat ditempuh Bahagia, Syahrul, dan Bahagia untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap nama baiknya akibat kesalahan penangkapan, penahanan, bahkan terhadap dugaan penyiksaan yang mereka alami.

Maksud kita tak lain adalah agar tidak ada dusta dan rekayasa di antara kita. Polisi mungkin saja khilaf alias salah tangkap dan itu bisa dimaklumi dan dimaafkan. Tapi yang sulit dimaafkan oleh keluarga para terduga dan pegiat HAM di Aceh adalah kalau memang selain salah tangkap mereka juga dikasari dalam proses interogasi, lalu polisi lepas tangan dalam proses pemulihan kondisi mereka setelah dilepaskan. Bagian ini yang justru paling mendesak diklarifikasi. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved