Bahas Kepala Daerah Terkena OTT, DPD Undang KPK

"Bersama KPK kita akan bahas tetang banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan,

Bahas Kepala Daerah Terkena OTT, DPD Undang KPK
ist
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahcrul Razi, MIP. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Terkait maraknya kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Komite I DPD RI mengundang pimpinan KPK ke DPD menggelar rapat kerja, Rabu (10/10/2018).

"Bersama KPK kita akan bahas tetang banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan, tapi tanpa disertai pencegahan ke luar negeri. Kita akan tanyakan soal ini," kata Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Dijadwalkan, dari KPK hadir Agus Rahardjo (Ketua KPK) , Laode M Syarif (Wakil Ketua KPK), Pahala Nainggolan Deputi Bid. Pencegahan, Herry Muryanto Deputi Bid PIPM.

Baca: Senator Fachrul Razi dan Aktivis Aceh Berdemo di KPK, Minta Usut Izin Tambang Nagan Raya

Senator Aceh DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP mengatakan rapat tersebut terkait prioritas penanganan kasus yang belum terselesaikan seperti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa disertai dengan kegiatan pencegahan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dan dampaknya bagi program pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Saat ini sebanyak 77 kepala daerah terkena OTT, dimana dari Januari sampai Juli 2018 sebanyak 19 kepala daerah berstatus tersangka, 15 diantaranya terkena OTT; penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang; penangkapan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Baca: KPK Minta Pengadilan Tolak Praperadilan Irwandi

Senator Fachrul Razi juga akan menanyakan perkembangan kasus OTT Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan akan menanyakan adanya Izin surat tambang oleh Dirjen Minerba dan Menteri ESDM.

“Rakyat di Nagan Raya dan Aceh menolak adanya izin tambang emas di Aceh, kita minta KPK mengusut surat izin ini, kita lihat apakah yang yang terancam dari jabatan saya karena memperjuangkan kasus ini atau Menteri dan Dirjen yang kami minta di proses oleh KPK,” tegas Fachrul Razi. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved