Salam

Nelayan Aceh, di Laut dan Darat Bermasalah

Nelayan-nelayan tradisional Aceh masih sering melanggar batas perairan dengan negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan dengan India

Nelayan Aceh, di Laut dan Darat Bermasalah
SERAMBI/M ANSHAR
Hasanuddin (39) nelayan asal Panteraja, Pidie Jaya yang terdampar di Phang Nga, Thailand beberapa waktu lalu, memeluk istri dan anak-anaknya saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar, Jumat (2/6/2017). Boat yang digunakan Hasanuddin dan rekannya Yogi Prayogo mengalami kerusakan mesin dan sempat terombang ambing selama 10 hari sebelum terdampar di Thailand. SERAMBI/M ANSHAR 

Nelayan-nelayan tradisional Aceh masih sering melanggar batas perairan dengan negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan dengan India. Ini menjadi persoalan “pekerjaan rumah” yang sangat penting bagi pemerintah Aceh agar pelanggaran-pelanggaran wilayah negara itu tak terus terjadi. Terakhir, ada lima nelayan asal Aceh Tamiang mendekam di Penjara Langkawi, Malaysia. Mereka ditahan di sana sejak 14 Juli hingga 1 November 2018 karena melanggar batas perairan ‘Negeri Jiran’ tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Ir Cut Yusminar, menerangkan, perkara penangkapan kelima nelayan Aceh Tamiang sempat dibahas dalam acara Our Ocean Conference (Konferensi Samudera Kita), 29-30 Oktober 2018, di Nusa Dua, Bali. Dalam forum tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti meminta kepada para nelayan supaya melengkapi dokumen melaut, seperti surat izin melaut dari syahbandar, peta perbatasan, GPS, bahan bakar, serta kebutuhan pokok, dan lainnya, sebelum pergi melaut.

Peta batas laut antarnegara dan GPS serta perizinan melaut sangat penting bagi nelayan. Sebab, pada saat ingin mencari tempat berhenti sementara, misalnya, menghindari badai, bisa menggunakan peta batas negara dan GPS, sehingga tidak memasuki wilayah perairan laut negara lain, seperti Malaysia dan Thailand.

Satu hasil pengamatan menjelaskan, pendidikan di kalangan nelayan sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan berbagai faktor mulai dari infrastuktur, sumberdaya manusia, dan kepedulian nelayan akan pentingnya pendidikan. Ketiga faktor itu sangat terkait, sehingga diperlukan penanganan yang intensif dan keberlanjutan.

Selain itu, sistem rantai penjualan hasil tangkapan nelayan sampai saat ini dirasa kurang berpihak pada nelayan. Panjangnya rantai penjualan hasil tangkapan menjadikan harga ikan tangkapan menjadi rendah. Dalam setiap proses penjualan terdapat 4-5 rantai yang harus dilalui hingga sampai kekonsumen akhir. Dan rantai-rantai tersebut harus dilalui satu-persatu. Nelayan menjual tangkapannya ke pedagang (tengkulak), kemudian pedagang menjualnya kepada pedagang lain dan terus menerus sampai konsumen akhir. Rantai yang terlalu panjang ini harus dapat diputus sehingga harga jual ikan menjadi tinggi dan nelayan dapat menikmatinya.

Justru itulah, pemerintah sebaiknya melakukan pembinaan kepada nelayan dalam melakukan penangkapan yang baik serta tidak melanggar batas-batas wil;ayah negara. Dan, pendidikan bagi masyarakat pesisir yang masih minim juga harus segera ditingkatkan.

Untuk mata rantai perdagangan ikan di darat, pemerintah diharapkan dapat memediasi antara para nelayan dan pedagang (tengkulak) sehingga harga ikan dapat lebih baik. Untuk mengendalikan kegiatan rantai pemasaran yang terlalu panjang sebaiknya pemerintah mengambil alih dan mengendalikan pasar.

Jadi, ada dua tugas penting pemerintah di Aceh, pertama membina dengan memberi pendidikan praktis bagi para nelayan. Dan kedua memperbaiki matarantai perdagangan ikan yang terlu penjang menjadi lebih pendek. Ini menguntungkan bagi nelayan dan konsumen ikan segar.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved