Haji Uma: Kemendagri jangan Asal Setujui Empat Pulau Aceh Singkil Jadi Wilayah Sumatera Utara

Keempat pulau dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut.

Haji Uma: Kemendagri jangan Asal Setujui Empat Pulau Aceh Singkil Jadi Wilayah Sumatera Utara
Dok.Serambinews.com
Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma. 

Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau di wilayah Aceh Singkil.

Keempat pulau dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut.

"Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan, apalagi jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah," kata Haji Uma.

Menurut Haji Uma, dirinya pada saat mencuat masalah klaim wilayah Aceh Singkil oleh Sumut tahun 2017 sempat bertemu Wagub Sumut saat masih dijabat Nur Marpaung.

Lihat:

Baca: Pulau ‘Dicaplok’ karena Aceh Lalai

Baca: Sumut Caplok Empat Pulau di Singkil, DPRA Desak Pemerintah Aceh Bertindak Agar tak Terjadi Konflik

Baca: Lagi, Sumut Berusaha Caplok Pulau di Singkil

Kala itu, Wagub menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya.

"Namun ternyata, upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan informasi yang diperoleh dari Wabup Aceh Singkil, Sazali, diketahui bahwa Sumut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayahnya sejak 2009 lalu," ujar Haji Uma.

Dalam hal ini, Haji Uma mengapresiasi sikap Wabup Aceh Singkil yang dengan tegas menolak masuknya pulau di Aceh Singkil dalam wilayah Tapanuli Tengah pada rapat terkait tapal batas wilayah di Kemendagri.

Haji Uma sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPD RI, Prof DR Damayanti Lubis yang merupakan Senator asal Provinsi Sumut, untuk membahas masalah ini.

Menurut Haji Uma, Prof. Damayanti sendiri komit terhadap masalah ini dan akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumut dan Bappeda Sumut dalam pertemuan dua hari kedepan.

Haji Uma berharap Pemerintah Aceh dan semua komponen terkait lainnya memberi perhatian serius terhadap masalah klaim empat pulau tersebut.

Apalagi dari informasi berkembang, Kemendagri turut memberi lampu hijau terhadap klaim oleh Provinsi Sumut ini.

"Apabila keempat pulau itu menjadi wilayah Sumut, tentu akan merugikan Aceh," pungkasnya. (*)

Penulis: Dede Rosadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved