Pengadilan Jakarta Pusat Sidangkan Gugatan Pengelolaan Mess Aceh, Tuntutannya Sampai Rp 1 Triliun

Pemerintah Aceh digugat Rp 1 triliun oleh Amazing Hotel Manajemen (AHM) Indonesia terkait pengelolaan Mess Aceh di Jalan RP. Soeroso Jakarta.

Pengadilan Jakarta Pusat Sidangkan Gugatan Pengelolaan Mess Aceh, Tuntutannya Sampai Rp 1 Triliun
Dok. Hendry Rachmadhani SH
Sidang perdana di Pengadilan Jakarta. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Aceh digugat Rp 1 triliun oleh Amazing Hotel Manajemen (AHM) Indonesia terkait pengelolaan Mess Aceh di Jalan RP. Soeroso Jakarta. 

Sidang perdana digelar di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Pemerintah Aceh diwakili Tim Kuasa Hukum  terdiri dari Hendry Rachmadhani, SH, M. Syafei Saragih, SH, Syahminan Zakaria, SHi, MH, Dr. Sulaiman, SH, MHum (Kabag bantuan hukum pada biro hukum Setda Aceh).. Didampingi Allmuniza Kamal, SSTP, M.Si (Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh) dan Drs. T. Safrizal (Kasubid hubungan kelembagaan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh).

Perkara tersebut ditangani majelis hakim, Purwanto, SH, MH (ketua),  Makmur, SH, MH, Yuzaidah, SH, MH, dengan Panitera Pengganti, ldino Herianto, SH.

Baca: Setelah Putusan MA, Plt Gubernur Aceh Tinjau Asrama Ponco di Yogyakarta

Baca: Asrama Ponco bukan Milik Pemerintah Aceh, Begini Penjelasan Juru Bicara

Dalam sidang tersebut majelis hakim menunjuk mediator dari pengadilan yaitu Muhammad Junaidi, SH.MH. Dijadwalkan pertemuan mediasi dilakukan pada Kamis, (15/11/18) di Pengadilan Jakarta. 

Dalam gugatan dengan nomor perkara 551/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst itu, PT AHM Indonesia selaku penggugat menyatakan, perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT AHM Indonesia terkait kerja sama pemanfatan tanah dan bangunan (Mess Aceh) yang dibuat dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat pada 30 Mei 2014 adalah sah dan berharga.

PT AHM meminta majelis hakim menghukum tergugat mengganti kerugian yang diderita PT AHM Indonesia yaitu kerugian material sebesar Rp 8,2 miliar, dan kerugian immaterial sebesar Rp 1 triliun secara tunai.

Sebaliknya kuasa hukum Pemerintah Aceh, Hendry Rachmadhani, SH. menjelaskan PT. AHM Indonesia telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT. AHM Indonesia.

Pihak PT. AHM tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pemerintah Aceh, yakni tidak membayar biaya kontribusi tahunan selama tiga tahun sejak 2015 sampai 2017. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved