Salam

Pemerintah Jangan Diam Terkait Kelangkaan BBM

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati SE MSi mendesak pemerintah segera turun tangan

Pemerintah Jangan Diam Terkait Kelangkaan BBM
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Sejumlah traktor 4 WD dan sejumlah mobil mengantre di SPBU Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (27/11/2018). 

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati SE MSi mendesak pemerintah segera turun tangan menyelesaikan kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh yang sudah terjadi berulang-ulang. Kelangkaan BBM itu sangat mengganggu aktivitas petani, nelayan, serta masyarakat umum yang proses cari nafkahnya tergantung pada BBM berharga murah itu.

“Jadi, pemerintah harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memanggil Pertamina terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pihak-pihak yang memiliki wewenang duduk bersama untuk menyelamatkan perekonomian, karena BBM ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dan kejadian seperti ini selalu terjadi,” ujarnya.

Ya, fenomena terjadinya antrian dan kelangkaan pasokan BBM jenis premium dan solar bersubsidi di mana-mana harusnya bukan cuma tanggung jawab Pemerintah, tapi lembaga wakil rakyat pun harus merasa bertanggung jawab. Sebab, hampir semua kebijakan pemerintah yang terkait dengan publik mendapat persetujuan dari DPR. Dan, kini apa yang telah mereka setujui ternyata tak dijalankan secara baik oleh eksekutif melalui Pertamina, maka DPR mestinya bergerak menyelesaikannya, jangan cuma diam, dan hanya butuh rakyat kecil saat menjelang Pemilu nanti.

Beberapa waktu lalu, ketika kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di banyak daerah, ada kalangan menduga Pemerintah, khususnya Pertamina, kurang jujur dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dan sekarang BBM bersubsidi sering terjadi kelangkaan, maka Pemerintah, DPR, dan Pertamina dituntut bersikap jujur kepada masyarakat terkait BBM bersubsidi ini.

“Saya berpendapat, Pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan BBM di beberapa daerah, karena hal tersebut dapat menjadi masalah serius bagi stabilitas ekonomi di beberapa daerah dan berpengaruh secara nasional. Bahkan, jika tidak diantisipasi secara serius, sangat memungkinkan timbul gangguan politik,” kata seorang pengamat politik.

Pejabat Pertamina pernah mengatakan, ada dua penyebab utama kelangkaan BBM di daerah. Pertama adanya kuota BBM subsidi. Kuota nasional ini diputuskan antara pemerintah dan DPR. Kemudian kuota tersebut dibagi-bagi ke seluruh kabupaten/kota. Penyebab kedua adalah kurangnya infrastruktur penyaluran BBM subsidi. Pejabat Pertaminan ini mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur seperti stasiun pengisian BBM.

Nah, yang terjadi sekarang adalah SPBUnya banyak, tapi BBMnya yang selalu tak tersedia. Sekarang siapa yang mau disalahkan lagi, kalau bukan Pemerintah, DPR, dan Pertamina?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved