Opini

Quo Vadis Wali Nanggroe?

KALIMAT bijak di atas sejatinya cocok dijadikan sebagai bahan pengingat untuk kita semua dalam memahami masa transisi jabatan

Quo Vadis Wali Nanggroe?
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

Oleh Zulfata

Roek ngon bara bak ureung nanggroe, pasoe bajoe bak ureung tuha. Tameh teungoh bak uleebalang, peutrang puteh-itam bak ulama. (Hadih Madja)

KALIMAT bijak di atas sejatinya cocok dijadikan sebagai bahan pengingat untuk kita semua dalam memahami masa transisi jabatan Wali Nanggroe (WN) yang akan berakhir pada 16 Desember 2018. Dalam narit madja di atas, terselip pesan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai subjek ketahanan negeri, perekat kesatuan diperankan oleh tokoh-tokoh adat, dan pengendali kebijakan diperankan oleh penguasa, serta pembina kehidupan diperankan oleh ulama. Semua peran tersebut seyogianya akan terpadu jika lembaga WN dapat memediasinya melalui berbagai program kewenangannya.

Seiring dengan akan berakhirnya jabatan WN, terbukalah wacana publik tentang siapakah nantinya yang akan menggantikan posisi Malik Mahmud Al-Haythar sebagai WN? Selain besarnya anggaran terkait pemilihan WN yang mencapai Rp 1,7 miliar, permasalahan kinerja lembaga WN pun patut dievaluasi dengan bijak oleh publik. Sehingga jabatan WN benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan bukan sebagai pemicu kecurigaan, sehingga “jangan sampai ada dusta di antara kita”.

Kajian ini tidak sedang mempermasalahkan apakah jabatan WN sebagai jabatan politik praktis atau jabatan kebudayaan. Dan bukan pula ingin mengusulkan pembubaran lembaga WN, tetapi kajian ini mencoba untuk menguraikan tentang kemana arah kepemimpinan dan efektivitas dari lemabaga WN tersebut? Suka tidak suka, kecenderungan masyarakat belum begitu paham tentang arah pembangunan kebudayaan dan manfaat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diprogramkan oleh lembaga WN.

Kepemimpinan adat
Secara yuridis, melalui UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan kemudian lahir lagi UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sehingga lembaga WN dijelaskan sebagai kepemimpinan adat, pemersatu masyarakat yang independen serta diberi kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat atau diberikan kewenangan untuk memberikan gelar kehormatan dan derajat, serta upacara-upacara adat lainnya (Taqwaddin Husin, 2013).

Tak munculnya kebingungan bagi publik ketika memahami lembaga WN secara yuridis di atas, namun demikian bila dipahami secara perwujudan kerjanya selama ini, justru memicu kebingunagn bagi masyarakat Aceh. Misalnya, beberapa waktu lalu Aceh dilanda polemik tentang belum adanya titik temu antara pihak eksekutif dan legislatif terkait pengesahan APBA 2018, sehingga keterlambatan pengesahan kembali dialami Aceh. Sungguh membingungkan, di manakah peran WN pada waktu itu? Sudahlah, anggap saja WN waktu itu telah berusaha bersikap yang terbaik untuk Aceh.

Tanpa berpikir untuk terus mencari-cari kesalahan atau kekurangan WN. Mestinya lembaga WN justru harus didorong untuk mampu membangun semangat gotong-royong, guna mewujudkan “Aceh Hebat” dan “Aceh Bersyariat”. Bagaikan oasis di padang pasir, lembaga WN menjadi penyejuk ketika pihak eksekutif dan legislatif khilaf, dan menjadi penenang bila masyarakat bergejolak. Lembaga WN patut dirawat oleh kita semua, bukan dihujat dan bukan pula memandangnya dengan sebelah mata. Untuk itu, marilah bersama-sama untuk membenahi lembaga WN agar sesuai sebagaimana diamanahkan UUPA.

Tak mudah bagi generasi masa kini membentuk lembaga yang seimbang dengan lembaga WN. Membiarkan lembaga ini menuju kematian, sama halnya ketika kita menghilangkan sejarah perjuangan para pejuang Aceh masa kerajaan Aceh atau masa kolonial Belanda. Sebab, lembaga WN ini terbentuk dari sejarah panjang yang tersimpulkan dalam prinsip hukum pada MoU Helsinki.

Disadari atau tidak, lembaga WN bukan produk politik sebagian elite politik. Lemabaga WN bukan milik sekelompok adat di Aceh, tetapi lembaga WN adalah milik seluruh warga adat yang terdapat di Aceh, baik itu dari adat Gayo, Tamiang, Alas, Kluet, Singkel, Jamee atau adat Simeulue. Sungguh keliru bila terdapat anggapan bahwa lembaga WN dianggap sebagai lembaga adat yang hanya bersifat seremonial dan politis.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved