Paripurna DPD RI Setujui Dana Otsus Aceh Diperpanjang Setelah 2027

Keputusan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kamis (20/12/2018).

Paripurna DPD RI Setujui Dana Otsus Aceh Diperpanjang Setelah 2027
FOR SERAMBINEWS.COM
Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga senator asal Aceh menyerahkan hasil paripurna DPD RI tentang dana otsus diperpanjang setelah 2027, kepada Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kamis (20/12/2018), di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPD RI menyetujui dana otonomi khusus (otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027.

Keputusan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kamis (20/12/2018), di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta.

Pengesahan ini berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga senator asal Aceh.

Fachrul Razi dalam sidang paripurna DPD RI membacakan laporan bahwa Komite I memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan otsus di Papua, Papua Barat, dan Aceh yang diwujudkan dengan mengagendakannya menjadi salah satu fokus pengawasan DPD.

“Apalagi ada persoalan krusial dari keberlakuan UU Otsus yakni terkait dengan akan berakhirnya Dana Otsus," katanya.

Sisa Dana Otsus Aceh Singkil Tahun 2017 Sebesar Rp 6,7 Miliar Dipertanyakan, Begini Penjelasan Sekda

Melalui kewenangan yang dimiliki DPD, Komite I telah memanggil pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk meminta penjelasan atas kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

"Kami pun telah menerima aspirasi dari segenap rakyat Papua agar dilakukan evaluasi pelaksanaan otsus selama ini dan mengkaji kemungkinan untuk dilakukan revisi terhadap UU Otsus dan jangka waktu keberlakuan Dana Otsus, baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat,” tegasnya.

Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga senator asal Aceh, saat sidang paripurna DPD RI tentang persetujaun dana Otsus diperpanjang setelah 2027, Kamis (20/12/2018) di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta.
Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga senator asal Aceh, saat sidang paripurna DPD RI tentang persetujaun dana Otsus diperpanjang setelah 2027, Kamis (20/12/2018) di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta. (FOR SERAMBINEWS.COM)

Senator Fachrul Razi: Komite I DPD RI, Mendagri dan Wakil Menkeu sepakati Perpanjangan Otsus Aceh

Fachrul Razi mengatakan bahwa keberlanjutan Otsus hingga sekarang ini pada aspek pelaksanaan jauh lebih penting daripada upaya untuk mengubah dan/atau menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, terlepas bahwa di dalam kebijakan Otsus tersebut menyimpan sejumlah persoalan substantif.

Menurutnya, pemberian otsus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat menjadi “politik jalan tengah” untuk meredam gejolak politik dan upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan politik dan mengedepankan persatuan bangsa, maka kebijakan otsus menjadi pilihan terbaik dan rasional untuk dipertahankan.

DPRK Banda Aceh Desak Provinsi Transfer Dana Otsus 1 Persen Jatah Ibu Kota Provinsi Tahun 2019

“Komite I mendukung sepenuhnya keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, termasuk Dana Otsus didalamnya, dengan memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dan kebijakan Otonomi Khusus secara menyeluruh,” jelas Fachrul Razi.

Keberlanjutan pelaksanaan Otsus, lanjut Fachrul Razi, harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

“Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dan tepat kegunaan, seperti untuk pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan, Ekonomi dan Kesejahteraan, dan pengembangan kelembagaan Sosial-budaya masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Banda Aceh Serukan Aksi “Aceh Bela Muslim Uighur”, Besok Setelah Jumat di Masjid Raya

Fachrul Razi merekomendasikan bahwa pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama. Seperti memberikan label/papan pengumuman setiap kegiatan yang dibiayai dari Dana Otsus supaya diketahui oleh masyarakat.

“Pemerintah menyusun exit strategy pascakebijakan Otsus Aceh dan mengkaji keberlakuan perpanjangan DOKA jilid II pasca tahun 2027,” tutupnya yang disambut dengan tepuk tangan dari anggota DPD RI seluruh Indonesia.(*)

Satu Korban Tsunami yang Ditemukan di Kajhu Teridentifikasi, Ketua HMI Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry

Siap-siap! Penerimaan Pegawai Kontrak (P3K) Dibuka Januari 2019, Ini Jadwal dan Salah Satu Syaratnya

Aturan Baru BPJS Kesehatan - Ini Sanksi Bagi Keluarga yang tidak Daftarkan Bayinya Sejak Lahir

Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved