Salam

Tepat Waktu Oke, Tapi Isi APBA 2019 Apa Saja?

Dokumen APBA 2019 senilai Rp 17,016 triliun kini sedang dalam proses evaluasi pihak Kementerian Dalam Negeri

Tepat Waktu Oke, Tapi Isi APBA 2019 Apa Saja?
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Ketua DPRA, Sulaiman, disaksikan Sekda Aceh, Dermawan, menandatangani Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 di Gedung Utama DPRA, Senin (17/12) malam.

Dokumen APBA 2019 senilai Rp 17,016 triliun kini sedang dalam proses evaluasi pihak Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut disetujui fraksi-fraksi DPRA melalui Sidang Paripurna II, Senin (17/12) tengah malam. Sesuai mekanismenya, berbagai program, kegiatan, dan besaran anggaran dalam dokumen itu harus dievaluasi Tim Pengawas dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri selama 14 hari kerja.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, mengatakan hal yang dievaluasi antara lain mengenai struktur atau komposisi anggaran. Misalnya, alokasi dana pendidikan apakah sudah memenuhi ketentuan UU Pendidikan minimal 20 persen dari total belanja pembangunan yang disetujui. Atau alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen dari yang diperintah UU Kesehatan. Juga belanja modal, belanja hibah, belanja sosial, belanja pegawai, belanja perjalanan dinas eksekutif dan legislatif, apakah menjurus pemborosan atau tidak.

Terkait dengan APBA 2019 ini, ada beberapa hal yang menarik perhatian publik. Pertama pengesahan yang tidak molor banyak mendapat komentar simpati kepada eksekutif dan legislatif. Sebab, dalam 15 tahun terakhir, baru kali ini APBA bisa diselesaikan tepat waktu. Sebelumnya, APBA pernah disahkan pada bulan Juni tahun berjalan. Artinya terjadi keterlambatan tujuh bulan. Yang paling parah tentu tahun 2018, APBA terpaksa dijalankan dengan Pergub karena tak ada titik temu antara eksekutif dan legislatif.

Mundur lagi ke belakang, pada tahun 2003, APBA pernah disahkan juga sebelum tahun berjalan. Zaini Djalil, anggota DPRA periode 1999-2004, menceritakan, saat diberlakukan darurat militer pada 2003, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), Mayjen Endang Suwarya juga ikut terlibat dan memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran di Aceh. Saat itu, kata Zaini yang juga anggota panitia anggaran kala itu, rapat pembahasan APBA pernah berlangsung di Kodam Iskandar Muda. Makanya, saat itu, anggaran sudah disahkan antara Oktober-Desember. Sehingga pada Januari anggaran sudah dapat digunakan untuk pembangunan. Intinya, kalau disiplin, pengesahan anggaran itu tidak akan terlambat.

Okelah, kita apresiasi atas cepatnya pengesahan anggaran tahun ini. Akan tetapi, cepat saja tidak cukup, sebab isinya kita belum tahu. Apa saja menu belanja Rp 17 triliyun itu? Apakah masih ada dana aspirasi? Sebanyak apa dana-dana kepentingan politik 2019 yang “dibungkus” dengan nomenklatur bantuan sosial?

Alfian, seorang aktivis antikorupsi menyerukan eksekutif dan legislatif supaya membuka akses seluas-luasnya untuk pengawasan publik dalam pelaksanaan proyek-proyek dan program-program APBA. Sejujurnya, lembaran-lembaran APBA itu adalah dokumen terbuka yang seharusnya bisa diakses oleh publik. Jika ditutup-tutupi, patut diduga ada sesuatu yang tak beres di dalamnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved